Sumarno, Sumarno (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200087_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200087_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (234kB) | Preview Download (234kB)

Abstract

Notaris memiliki fungsi penting sebagai pejabat public, hal ini dikarenakan
Notaris dibutuhkan dalam pembuatan akta otentik guna kepentingan pembuktian
akan adanya pengakuan hak milik atas suatu kebendaan secara keperdataan.
Kedudukan penting Notaris ini belum sejalan dengan adanya perlindungan hukum
yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
pejabat umum. Tujuan penelitian tesisi ini ialah untuk menganalisis dan
mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya
di Kota Batam saat ini dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan
solusi dalam persoalan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya di Kota
Batam saat ini.
Jenis penelitian dalam tesis ini ialah jenis penelitian hukum sosiologis atau
empiric yang mencakup identifikasi hukum serta efektivitas hukum, penelitian
hukum empiris adalah penelitian hukum yang dimana data yang diperoleh melalui
data hukum primer atau data yang diperoleh langsung di masyarakat.
Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan
Notaris ketika menjalankan tugasnya di Kota Batam saat ini belum terwujud
karena belum ada pengaturan mekanisme yang jelas perihal perlindungan bagi
Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kendala yang
mengakibatkan persoalan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya di
Kota Batam saat ini ialah belum diaturnya perihal kejelasan perbuatan-perbuatan
Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum ketika
melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Belum diaturnya perlindungan hukum
yang jelas bagi Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tidak
ada kepastian hukum bahwa terdapat batasan dalam melakukan gugatan para
pihak ketika terjadi pelanggaran hukum oleh Notaris yang harus terlebih dahulu
dilandasi pada adanya hasil pemeriksaan dan penetapan Majelis Pengawas terkait
kebenaran adanya pelanggaran kode etik Notaris ketika menjalankan tugas dan
kewenangannya. Solusi untuk mengatasi persoalan perlindungan notaris ketika
menjalankan tugasnya di kota batam saat ini yaitu berupa membuat ketentuan
mekanisme mengenai kewajiban pembuktian oleh Majelis Pengawas Notaris di
tingkat daerah terlebih dahulu.

Kata Kunci:
(Hukum, Notaris, Perlindungan,
Tugas)

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:57
Last Modified:	30 Apr 2024 01:57
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33524

Actions (login required)

View Item