PURWININGSIH, SEPTYA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA DALAM MEMBEBANI BENDA TETAP MILIK PUPILNYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200080_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200080_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (180kB) | Preview Download (180kB)

Abstract

Suatu isu hukum yang menarik perhatian adalah permohonan penetapan
wali yang mengajukan beban atau pemberatan terhadap benda tetap yang
dimiliki oleh anak yang belum dewasa. Fenomena ini mengundang
pertanyaan signifikan mengenai prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti,
terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan keberlanjutan hak
kepemilikan. Permohonan semacam ini menimbulkan keraguan tentang
bagaimana pengadilan seharusnya mempertimbangkan kepentingan anak dan
keseimbangan antara hak anak dan tuntutan hukum yang mungkin diajukan
oleh wali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:
1) Prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan
penetapan wali untuk membebankan benda tetap milik anak yang belum
dewasa. 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak
yang belum dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan

(statue approach). Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian
hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data
sekunder. yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat
preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Prinsip perlindungan hukum yang berlaku
dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebankan benda tetap milik
anak yang belum dewasa yaitu bertujuan agar harta dari anak yang di bawah
perwalian tidak disalahgunakan oleh wali dan sebagai langkah preventif adanya
sengketa waris. Di mana hal tersebut bertujuan melindungi pengelolaan harta
kekayaan yang menjadi hak anak dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi
anak dan dapat dipertanggungjawabkan ketika anak tersebut dewasa. Salah satu
bentuk perlindungan hukum tersebut adalah adanya wali pengawas.
2) Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak yang belum
dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya dalam Penetapan Nomor
310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. antara kedudukan seseorang sebagai subyek hukum dan
kecakapan bertindak ada hubungan yang sangat erat, namun keduanya sebenarnya
adalah dua hal yang berlainan. Kedudukan sebagai subyek hukum atau Persoon
adalah suatu kwalitas yang memungkinkan orang yang bersangkutan mempunyai
hak dan kewajiban, sedangkan masalah kecakapan bertindak adalah masalah
kewenangan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang dipunyai olehnya,
sebagai usaha untuk menyelenggarakan / memenuhi kepentingannya.
Pertimbangan hakim dalam konteks ini, akan melibatkan penilaian yang cermat
tentang bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kepentingan dan
kesejahteraan anak yang belum dewasa, sambil tetap mempertimbangkan prinsipprinsip

hukum yang berlaku. Hal ini menggambarkan perjuangan yang sering
terjadi antara keadilan absolut dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pupil, Harta Bersama

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:49
Last Modified:	30 Apr 2024 01:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33519

Actions (login required)

View Item