Febrianto, Rohman Dwi (2024) SANKSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MPWN NO. UMM.MPWN Prov Banten.07.23-40). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200077_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200077_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (321kB) | Preview Download (321kB)

Abstract

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh
perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota
perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan
Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Kode Etik Notaris ini memuat berbagai hal yang terkait dengan tugas dan
kewenangan Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat
publik. Unsur material yang termuat dalam Kode Etik Notaris ini meliputi
kewajiban, larangan pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi Notaris
yang melanggar Kode Etik ini. Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan
merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan
menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
Tujuan dari Penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis
Seorang Notaris yang bagaimanakah dapat dikatakan tidak memberikan pelayanan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris; 2) Untuk mengetahui
dan menganalisis bentuk Sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris di Provinsi Banten; dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar
pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan
sanksi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian
hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data
sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis.
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian
terhadap data sekunder.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 1) Notaris yang tidak jujur bisa
dikatakan bahwa Notaris tersebut berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan
kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai yang sebenarnya. Jika seorang
Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang
merugikan masyarakat. 2). Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten
memberikan Sanksi kepada Notaris tersebut yang Tidak Memberikan Pelayanan
Sesuai Dengan Ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dijatuhi sanksi
diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan. 3) Majelis Pengawas memiliki
dasar pertimbangan dalam memutus adanya indikasi pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh notaris. Majelis Pengawas akan melihat adanya iktikad baik dari
notaris yang bersangkutan untuk tidak mengulanginya pelanggaran lagi dan hal itu
dijadikan pertimbangan majelis pengawas dalam memutuskan atau memberikan
sanksi.

Kata Kunci : Pelanggaran, Kode Etik, Notaris.

Dosen Pembimbing:	Prayitno, Ahmad Hadi | nidn0608048103
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:50
Last Modified:	30 Apr 2024 01:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33518

Actions (login required)

View Item