Dini, Nurlatifah (2024) TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH AHLI WARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Preview |
Text
Magister Kenotariatan_21302200069_fullpdf.pdf |
![]() |
Text
Magister Kenotariatan_21302200069_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Notaris apabila dalam membuat Akta keterangan waris melakukan
kesalahan dalam menyebutkan nama ahli waris atau bagian masing-masing
ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien, maka Notaris
bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen
surat keterangan waris oleh ahli waris 2) Perlindungan hukum terhadap notaris
terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitian ini
termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam
penelitian ini adalah data sekunder. yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam
penelitian ini bersifat kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1)Tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan
dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris yaitu Notaris dalam kasus ini
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti dalam tuntutan, karena
dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Notaris M ikut bersama-sama
melakukan kejahatan dengan penghadap (L). Notaris M tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Notaris M hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari Penghadap (L).
Namun karena kurang teliti dan hati-hati dokumen yang dijadikan sebagai dasar
penerbitan akta tersebut merupakan dokumen palsu. Tanggung jawab yang
dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
(based on fault of liability), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus
bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau
pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. 2) Perlindungan hukum terhadap notaris
terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris yaitu notaris
diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar. Perlindungan hukum kewajiban
ingkar adalah sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya
dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab UndangUndang
Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Barang siapa
melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak
dipidana. Dalam bentuk perlindungan hukum bagi notaris menurut Majelis
Kehormatan Notaris, jika berdasarkan Pasal 66 ayat 1, jika hendak memanggil
Notaris, polisi, jaksa, ataupun hakim harus mendapat persetujuan MPD.
Kata Kunci : Tanggungjawab, Notaris, Pemalsuan dokumen
Dosen Pembimbing: | Hafidz, Jawade | nidn0620046701 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 29 Apr 2024 02:38 |
Last Modified: | 29 Apr 2024 02:38 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33515 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |