Susilowati, Ita Niya (2024) TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200042_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200042_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (189kB) | Preview Download (189kB)

Abstract

Tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan
akta otentik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas,
keabsahan, dan kepastian hukum dalam transaksi hukum. Salah satu tugas
penting notaris adalah pembuatan surat keterangan waris, di mana notaris
berperan dalam menyusun dokumen yang mengatur pembagian harta waris
kepada ahli waris yang berhak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
menganalisis: 1) Tanggungjawab notaris atas pembuatan surat keterangan
waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris. 2) Perlindungan hukum bagi
para pihak atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan
seluruh ahli waris.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif
analitis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis
dalam penelitian ini bersifat kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Tanggungjawab notaris atas pembuatan
surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah dapat
dikenakan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana,
tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris dan tanggung
jawab terhadap kode etik. Tanggung jawab notaris dalam membuat surat
keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta
Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Apabila Notaris terbukti
melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh. Tanggung
jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa
tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris
apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak
atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab
secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh. 2) Perlindungan hukum
bagi pa pihak atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan
seluruh ahli waris adalah Perlindungan represif bisa didapatkan oleh ahli waris
yang lainnya melalui pengaduan melalui gugatan pengadilan baik gugatan pidana
maupun gugatan perdata. Berdasarkan teori perlindungan hukum dibatalkannya
Surat Keterangan Waris oleh putusan Pengadilan Negeri Klaten merupakan
bentuk perlindungan represif yang diberikan kepada ahli waris yang lainnya oleh
Perundang-Undangan dan hukum. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi
hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam
sengketa pembuatan Surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli
waris selain mendapat perlindungan represif sebenarnya juga mendapat
perlindungan preventif. Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang hak
milik atas tanah adalah dengan melakukan pendaftaran tanah.

Kata Kunci : Notaris, Surat Keterangan Waris, Ahli Waris

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:21
Last Modified:	29 Apr 2024 02:21
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33507

Actions (login required)

View Item