Penetapan harga tanah dalam kepentingan administrasi pajak dan penerbitan
sertipikat kepemilikan tanah mengalami perbedaan antara harga yang disepakati
para pihak dan dituangkan dalam Akta Jual Beli dengan harga yang ditetapkan
oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Batam. Tujuan penelitian tesis ini ialah
untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan penentuan harga tanah yang
didasarkan pada akta perikatan jual beli tanah di Batam saat ini. Untuk
menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang menyebabkan pelaksanaan
perjanjian penentuan harga tanah secara nyata belum sesuai dengan harga yang
didasarkan pada akta perikatan jual beli tanah di Batam saat ini. Untuk
menganalisis dan mendeskripsikan solusi dalam mewujudkan harmonisasi
penentuan harga tanah dalam transaksi jual beli tanah di Batam yang seharusnya.
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam
penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis
sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil penelitian berupa
pelaksanaan penentuan harga tanah yang didasarkan pada akta perikatan jual beli
tanah di Batam saat ini mengalami perbedaan antara harga yang disepakati oleh
para pihak yang melakukan jual beli tanah sebagaimana yang kemudian
dituangkan dalam AJB dengan harga yang ditetapkan oleh BAPENDA di Kota
Batam. Kendala yang menyebabkan pelaksanaan penentuan harga tanah secara
nyata belum sesuai dengan harga yang didasarkan pada akta perikatan jual beli
tanah di Batam saat ini diakibatkan oleh adanya perbedaan antara ketentuan di
dalam Bab III Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pasal 4 angka (7) Jo. Paragraf 9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dengan Pasal 19
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria jo. Pasal 37
ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 1320
KUHPerdata. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi persoalan perbedaan
harga dalam jual beli tanah antara harga dalam AJB dan harga yang ditetapkan
oleh BAPENDA di Kota Batam ialah dengan membuat aturan hukum yang
mengharmonisasikan antara harga tanah dalam jual beli tanah yang dikehendaki
para pihak dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mengenai harga tanah
dalam jual beli tanah yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BAPENDA
berdasarkan BPHATB dan NJOP yang berlaku. Melakukan pengawasan terkait
harmonisasi antara harga tanah dalam jual beli tanah yang dikehendaki para pihak
dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mengenai harga tanah dalam jual
beli tanah yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BAPENDA berdasarkan
BPHATB dan NJOP yang berlaku. Membuat sanksi bagi pihak yang melanggar
ketentuan terkait harmonisasi antara harga tanah dalam jual beli tanah yang
dikehendaki para pihak dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mengenai
harga tanah dalam jual beli tanah yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BAPENDA berdasarkan BPHTB dan NJOP yang berlaku. Menciptakan forum
sengketa terkait disharmonisasi ketentuan harga tanah.
Kata Kunci: (Beli, Harga, Jual, Tanah)