AYUNINGRUM, ANGGIT PRAMESTA WARDANI (2024) IMPLIKASI YURIDIS PENGURANGAN NILAI JUAL BELI TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK UNTUK MENGURANGI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BREBES. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200010_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200010_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (111kB) | Preview Download (111kB)

Abstract

PPAT berperan penting dalam pembuatan akta otentik terkait transaksi jual
beli tanah, termasuk kewajibannya memungut pajak BPHTB. Namun dalam
praktiknya, seringkali PPAT melakukan kecurangan dengan mencantumkan harga
jual tanah lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya agar pembeli dapat
membayar pajak BPHTB lebih murah. Hal ini tentunya merugikan negara dan
melanggar kode etik pejabat pembuat akta tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian mengenai implikasi yuridis dari pengurangan nilai jual tanah oleh
PPAT demi mengurangi pajak BPHTB di Kabupaten Brebes.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan
spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data
sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum
tersier. Teknik pengumpulan data penelitian lapangan yaitu berupa wawancara
dan penelitian kepustakaan yang menggunakan teori kepastian hukum dan teori
pertanggungjawaban hukum. Analisis data peneletian ini menggunakan kualitatif
dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan
menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Keabsahan akta jual beli tanah yang
nilainya dikurangi oleh PPAT untuk menghindari pajak BPHTB menimbulkan
dilema bagi PPAT antara memenuhi keinginan klien dan menjaga etika profesi.
Meskipun praktik ini umum terjadi, hal tersebut melanggar aturan perpajakan dan
prinsip kepastian hukum. PPAT yang profesional sebaiknya menolak permintaan
tersebut dan konsisten menerapkan standar etika. Pencegahan melalui pendidikan,
pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas profesi
PPAT. 2) Implikasi yuridis terhadap pengurangan nilai jual beli tanah yang
dilakukan PPAT untuk mengurangi pajak bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan di kabupaten Brebes yaitu pengurangan nilai transaksi tanah oleh PPAT
di Kabupaten Brebes untuk mengurangi pajak BPHTB berpotensi menimbulkan
implikasi pidana dan perdata bagi PPAT. Selain itu, praktik tersebut juga
merugikan pendapatan daerah dari pajak BPHTB. Upaya pencegahan meliputi
sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Peningkatan transparansi
informasi nilai tanah dan edukasi masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi
permasalahan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Pengurangan Nilai Transaksi, BPHTB.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:06
Last Modified:	29 Apr 2024 02:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33494

Actions (login required)

View Item