Wahyudi, Andre (2024) PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200009_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200009_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (164kB) | Preview Download (164kB)

Abstract

Kebijakan tata pengelolaan HPL di Kota Batam pada perkembangannya
memperlihatkan bahwa terdapat dualisme konsep hak milik atas tanah di atas HPL
yang terjadi di Kota Batam, hal demikian terlihat dengan adanya mekanisme Badan
Pengelola Industri Batam yang dapat memebrikan Hak Milik kepada pihak yang
membeli lahan di atas lahan HPL di Kota Batam, akibat hal ini pemilik Hak Milik
tanah di atas HPL tidak sepenuhnya memiliki tanah yang telah dibelinya, karena
diatas tanah miliknya masih berlaku HPL. BPN yang merupakan pihak yang
seharusnya melakukan penanggulangan bagi pembeli tanah di atas HPL agar tidak
dirugikan, masih terkesan pasif.
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan dan
pelaksanaan regulasi peran dan tanggungjawab BPN dalam melindungi pemegang
hak milik atas tanah di atas HPL yang terjadi di Kota Batam dan untuk menganalisis
dan mendeskripsikan perihal solusi yang seharusnya dilakukan BPN Kota Batam
terkait persoalan ketidakpastian hukum dalam perlindungan pemegang hak milik
atas tanah di atas HPL yang terjadi di Kota Batam. Jenis penelitian hukum yang
digunakan adalah non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum
dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di
dalam kehidupan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan kenyataan bahwa
badan Pertanahan Nasional belum mampu memberikan informasi dan penyuluhan
secara lengkap kepada calon pembeli tanah atau masyarakat perihal ketiadaan
kepastian hukum dalam status kepemilikan tanah di atas tanah HPL, hal ini
mengakibatkan Sebagian besar masyarakat membeli lahan di atas HPL yang
dimiliki oleh BP, keadaan ini jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi
perlindungan hak milik atas tanah bagi pembeli mengingat tidak ada pengaturan
yang tegas terkait dengan hak milik atas tanah di atas HPL BP di Kota Batam. Solusi
yang dapat dilakukan ialah perlu adanya penegasan perihal ketiadaan perubahan
HPL menjadi hak milik atas tanah di atas HPL BP, perlu diaturnya pembatasan
kewenangan BP dalam hal penerbitan keputusan peralihan HPL menjadi hak milik
atas tanah HPL, dan perlu adanya pendataan kembali terkait tanah yang sebelum
adanya HPL milik BP telah terlebih dahulu ditempati dan digunakan oleh
masyarakat.

Kata Kunci: (Badan Pertanahan Nasional, Hak Pengelolaan, Peran,
Tanggungjawab)

Dosen Pembimbing:	Djunaedi, Djunaedi | nidn8897823420
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:19
Last Modified:	29 Apr 2024 02:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33493

Actions (login required)

View Item