PERTIWI, ROHMATIKA PUSPITA HUSADAWATI (2024) PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302100146_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100146_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (249kB) | Preview Download (249kB)

Abstract

Dalam hal ini, Notaris dan PPAT harus berperan dalam pensertifikatan hak atas
tanah, sebab masyarakat yang menggunakan jasa notaris tentu mempunyai
ekspektasi agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki
nilai dan bobot yang dapat diandalkan. Selain itu Kepastian hukum merupakan
suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif, kepastian hukum secara
normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena
mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan
(multi-tafsir) dan logis, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik
norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian atas akta perubahan hak atas tanah
yang belum bersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisisi peran Notaris dan PPAT dalam pensertifikatan hak atas tanah yang
belum bersertifikat, untuk mengetahui dan menganalisis tentang kepastian hukum
hak atas tanah yang belum bersertifikat, dan untuk mengetahui dan menganalisis
status hukum perubahan hak atas tanah yang belum bersertifikat.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalan tesis ini adalah metode
penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif
analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
meliputi UUD 1945; Undang-Undang No.2 Tahun 2014; Undang-Undang Pokok
Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Kode Etik Notaris, serta
data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan
data penelitian dengan teknik studi dokumen atau bahan pustaka. Teori yang
digunakan yaitu Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, John Stuart Mill
dan Rudolf von Jhering dan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch
dan Utrecht.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Notaris dan PPAT harus
berperan dalam pensertifikatan hak atas tanah agar hak dan kewajiban
sertifikatnya jelas dan untuk menghindari adanya sengketa. Kedua, didalam hak
atas tanah yang belum bersertifikat menjamin “kepastian hukum” demi tertibnya
dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, akibat hukum yang terjadi
karena adanya jual beli tanah tidak bersertifikat adalah sengketa kepemilikan hak
atas tanah, kurangnya bukti yang menunjukan objek tanah tersebut membuat
objek tanah tersebut tidak memiliki kepastian hukum sehingga keabsahan
kepemilikannya tidak bisa ditentukan.

Kata kunci: Peran Notaris, Perubahan Hak Atas Tanah, Belum Bersertifikat

Dosen Pembimbing:	Hanim, Lathifah | nidn0621027401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:34
Last Modified:	29 Apr 2024 02:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33485

Actions (login required)

View Item