Pelaksanaan perjanjian pengkreditan rumah melalui pihak developer
perumahan tidak jarang mengalami masalah, hal ini salah satunya adalah
perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak developer sehingga mengakibatkan
kerugfian baik bagi pembeli perumahan maupun oleh pihak bank selaku penyedia
dana pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengakaji
persoalan pengaturan peran Notaris dalam perlindungan hukum bagi pembeli
property secara kredit ketika terjadi gugatan oleh pihak ketiga di Tegal saat ini
serta untuk menganalisis dan mengkaji kendala dan solusi pada pelaksanaan peran
Notaris dalam perlindungan hukum bagi pembeli property secara kredit ketika
terjadi gugatan oleh pihak ketiga di Tegal saat ini.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif
ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan
mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara
empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian
data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Notaris juga pada
perkembanganya banyak menjadi mediator dalam sengekta terkait segketa
kenotariatan yang termasuk di dalamnya persoalan perjanjian penggunaan jasa
konstruksi bangunan, hal ini sebagai perkembangan dari adanya kewenangan
Notaris sebagai penyuluh hukum Kenotariatan. Hal ini pada perkembangannya
belum memiliki kepastian hukum mengingat di dalam UUJN tidak disebutkan
secara tersurat bahwa mediator merupakan salah satu kewenangan Notaris, namun
demikian UUJN juga tidak memuat larangan Notaris menjadi mediator, dan
keketahui Bersama bahwa mediator juga bukan merupakan jabatan yang termasuk
Aparatur Sipil Negara. Ketiadaan pengaturan yang jelas terkait dengan kedudukan
Notaris sebagai mediator, membuat kedudukan Notaris sebagai mediator dalam
sengketa kenotariatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga peran
Notaris juga tidak memiliki legalitas dalam memutuskan mediasi sengketa gagal
bangun, atau hasil mediasi Notaris dalam perkara kecurangan yang dilakukan
pihak pengembang perumahan dalam perjanjian jual beli perumahan melalui
kredit KPR. Kendala pada pelaksanaan peran Notaris dalam perlindungan hukum
bagi pembeli property secara kredit ketika terjadi gugatan oleh pihak ketiga di
Tegal saat ini ialah kendala yuridis berupa pihak pembeli tidak memahami isi
perjanjian kredit rumah yang dibuat oleh pihak pengembang, kelemahan
berikutnya ialah pelaksanaan perjanjian yang kerap dicurangi oleh pihak
pengembang, dan kelemahan belum optimalnya peran Notaris dalam mencegah
dan mengatasi perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh
pengembang perumahan dalam perjanjian pengkreditan perumahan. Solusi dalam
mengatasi kendala pada pelaksanaan peran notaris dalam perlindungan hukum
bagi pembeli property secara kredit ketika terjadi gugatan oleh pihak ketiga di
tegal saat ini yaitu perlu diaturnya mekanisme pelaksanaan sanksi terhadap
persoalan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan.
Kata Kunci: (Kredit, Notaris, Properti, Pengembang)