AVISINA, MUHAMMAD (2024) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DI WAARMERKING (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/Tun/2013). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302100048_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100048_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (387kB) | Preview Download (387kB)

Abstract

Dewasa ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membuat akta di
bawah tangan dibandingkan dengan membuat akta dengan pejabat yang
berwenang dalam hal ini Notaris seperti akta autentik, karena prosesnya lebih
cepat, simple, dan murah. Seperti waarmerking yang prosesnya hanya dicatatkan
oleh notaris, bukan yang di buat dari awal oleh notaris. Kemudian bagaimana
pembuktiannya kalau suatu waktu terjadi sengketa yang membutuhkan
pembuktian dari akta di bawah tangan, sedangkan akta tersebut hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya. Bagaimana kalau salah
satu pihak mengelak? Apabila akta di bawah tangan itu sudah di waarmerking
oleh notaris, apakah notaris ikut bertanggung jawab dengan akta tersebut? Dalam
penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana kedudukan hukum Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah di bawah tangan yang telah di
waarmerking (Studi Kasus Nomor 08 K/TUN/2013).
Metode Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif
dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan ,
penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab
isu hukum yang dihadapi. Selain itu juga ada pendekatan khusus yaitu pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan perundang-undangan
sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan
menelaah peraturan perundang-undangan2 yang berkaitan dengan isu hukum yang
diteliti.
Kedudukan Notaris di Indonesia sangat diperlukan, dalam bagian
penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dikatakan tentang
pentingnya keberadaan Notaris seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 02
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bila kita lihat
kewenangan notaris lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf b
UUJN, kewenangan tersebut kita kenal dengan istilah waarmerking.Pertimbangan
hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/TUN/2013 yaitu hakim
menerapkan kewenangan absolut yang terjadi dalam perkara ini. Walaupun
Penggugat mempunyai bukti yang kuat dalam hal akta yang di waarmerking dan
sudah melampirkan bukti lapor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Forensik Polri dengan Nomor 5084/DTF/X/2011 tanggal 20
Oktober 2011.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli,
Waarmerking, Notaris

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:11
Last Modified:	29 Apr 2024 02:11
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33482

Actions (login required)

View Item