MAHDIANUR, MAHDIANUR (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Program Doktor Ilmu Hukum_10302100239_fullpdf.pdf]
Preview
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100239_fullpdf.pdf

| Preview Download (3MB)
[thumbnail of Program Doktor Ilmu Hukum_10302100239_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100239_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menemukan regulasi penyelesaian sengketa harta
bersama akibat perceraian di Peradilan Agama yang belum berbasis nilai keadilan, menemukan
kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Peradilan
Agama saat ini, dan merekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat
perceraian di Peradilan Agama yang berbasis nilai keadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian
hukum empiris, dengan menggunakan paradigma constructivism. Metode pendekatan yang
digunakan penelitian ini adalah social legal research. Penelitian ini menggunakan jenis data
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara
dan kuisioner. Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif. Teori hukum yang
digunakan yaitu grand theory Teori Keadilan Pancasila, middle theory Teori Sistem Hukum,
sedangkan Applied Theory Teori Penemuan Hukum dan Teori hukum progresif.
Hasil penelitian didapatkan : 1) Regulasi pembagian harta bersama akibat perceraian
saat ini yang belum berkeadilan yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda
cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan. Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan
seperdua dari harta bersama, dirasakan tidak adil bagi janda menjalankan kewajibannya lebih
dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. 2) Kelemahan-kelemahan dalam regulasi
pembagian harta bersama akibat perceraian, yaitu : Kelemahan Substansi Hukum, yaitu Pasal
97 KHI tidak memberikan pengecualian pembagian harta Bersama dapat menyimpangi
pembagian janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua. b. Kelemahan Struktur/
Pranata Hukum, yaitu: Hakim dalam memutus suatu kasus yang sedang ditanganinya,
terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara sehingga putusan Hakim terhadap suatu
kasus tersebut tidak mewujudkan keadilan atau tidak mencerminkan keadilan. Selain itu,
Hakim memutus putusan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasar pasal 97 KHI
yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri karena memang dimohon seperti itu oleh
penggugat berdasarkan surat gugatannya. c. Kelemahan Budaya Hukum, yaitu Hakim dalam
memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak menggali, tidak mengikuti dan tidak memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan di dalam masyarakat untuk diterapkan pada
suatu kasus yang sedang ditanganinya tersebut, tetapi hakim hanya menerapkan bunyi pasal
peraturan perundang-undangan. 3) Rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian
berbasis nilai keadilan adalah : a) Rekonstruksi nilai hukum pembagian harta bersama akibat
perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan
kemaslahatan dan kemadhorotannya. b) Rekonstruksi nilai keadilan akibat perceraian
didasarkan dari orientasi pembagiannya adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan
dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi tertentu yang
dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan salah satu pihak harus
dihindari. Sedangkan rekonstruksi normanya adalah : Rekonstruksi hukum dilakukan
khususnya pasal 37 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum
Islam

Kata Kunci : Rekonstruksi, Sengketa, Harta Bersama

Dosen Pembimbing: Mashdurohatun, Anis and Barkatullah, Abdul Halim | nidn0621057002, nidn8883720016
Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 29 Apr 2024 01:58
Last Modified: 29 Apr 2024 01:58
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33476

Actions (login required)

View Item View Item