TUMISAH, TUMISAH (2024) REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100227_fullpdf.pdf Baca Disini (4MB) | Preview Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100227_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari
17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km
dan luas laut sekitar
3.273.810 km
2
terdiri dari beberapa pulau yang memiliki suku, adat istiadat dan
kebiasaan yang berbeda-beda dalam penguasaan tanah sehingga diperlukan
pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan
penggunaan tanahnya sehingga kepentingan para pihak tersebut tidak saling
berbenturan Hal ini terutama terhadap tanah yang berbatasan langsung dengan
pantai, menyebabkan tiap daerah yang memiliki pantai akan menetapkan kebijakan
sesuai kepentingannya masing-masing sehingga menimbulkan inkosistensi dengan
peraturan yang lebih tinggi serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas
tanah dikemudian hari.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosilogis dengan jenis
2
penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini
menggunakan jenis data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data
melalui studi Pustaka, wawancara dan pengamatan langsung. Sifat dari penelitian
yang digunakan adalah preskriptif analisis, yaitu menemukan dan memberikan
kajian terhadap perlindungan hukum bagi penguasaan tanah masyarakat di
wilayah pesisir dan pengaturan pemberian hak atas tanah yang berkeadilan.
Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu grand theory
keadilan Pancasila, Teori Kepastian Hukum, middle theory Teori Sistem Hukum dan
Applied Theory Teori hukum progresif dan Teori Perlindungan Hukum.
Hasil Penelitian menemukan bahwa : Pengaturan pemberian hak atas tanah
bagi masyarakat di wilayah pesisir belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan yaitu
pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 56 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagian telah menetapkan batas sempadan pantai tetapi secara spasil belum jelas
batasnya dan belum mengakomodir didalam Tata Ruang Wilayah terkait keberadaan
masyarakat baik adat/tradisonal/lokal yang sudah turun temurun. Pasal 65 PP Nomor
18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 pemberian hak ats tanah
di wilayah pesisir perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan
lingkungan dalam penentuan hak atas tanahnya dan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun
2004 dipasal 11, Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2016 serta Surat Edaran
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE100.PG.01.01/II/2022

Tanggal 24 Pebruari 2022 perlu harmonisasi dan dikaji
kembali agar tidak berbenturan satu sama lain. Kelemahan pengaturan pemberian
hak atas tanah bagi masyarakat di wilayah pesisir saat ini yakni kelemahan substansi
hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Rekonstruksi pengaturan pemberian hak
atas tanah bagi masyarakat di wilayah pesisir yang berbasis keadilan Pancasila.
Prinsip keadilan Pancasila dalam pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yaitu
tidak bertentangan dengan nilai agama dan kepercayaan, melindungi hak-hak warga
negara, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan serta melindungi
masyarakat luas dan aturan yang jelas tidak menimbulkan konflik norma dengan
aturan yang lebih tinggi, sehingga aturan yang ada di atas perlu harmonisasi dan
direkonstruksi agar berbasis nilai keadilan.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Penguasaan tanah pesisir, perlindungan hukum, keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Mashdurohatun, Anis | nidn0605036205, nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:34
Last Modified:	26 Apr 2024 02:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33473

Actions (login required)

View Item