SUSAN, SUSAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKEBUNAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100226_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100226_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alammelimpah,
terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dindalamnya. Potensi
tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan YangMaha Esa, yang harus
dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraanumum dan kemakmuran rakyat,
sebagaimana amanat Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Potensisumber daya alam dimaksud, sangat penting
digunakan untukpengembangan Perkebunan di Indonesia.
Dalam rangka pengembangan perkebunan,telah dibentuk Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Yang Berbasis Nilai Keadilan dalam disertasi
ini mengkaji dan meneliti ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal
103 sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang
Perkebunan. Adapun tujuan Penelitian untuk menemukan dan menganalisis
regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkebunan belum berbasis
nilai keadilan, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi sanksi
pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkebunan saat ini dan untuk menemukan
dan menganalisis rekontruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana
berbasis nilai keadilan..
Penelitian ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yang meliputi:
Pertama, Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana
Perkebunan belum berbasis nilai keadilan. Kedua, Apa kelemahan regulasi sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan saat ini. ketiga, Bagaimana
rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berbasis nilai
keadilan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normative yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan yang mengkaji
obyek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
sanksi pidana. Bahan hukum sekunder berupa literature ilmiah dan penelitian
terdahulu yang membahas mengenai sanksi pidana serta bahan hukum tersier
berupa kamus hukum.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa norma sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum berbasis nilai keadilan dikarenakan
orientasi dari UUP ada pada pemodal besar internasionalisasi atau investor asing
sehingga regulasi perkebunan bersifat liberalisasi, begitu pula dengan regulasi
sanksi pidana dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perkebunan masih
lemah terutama sanksi korporasi, kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan saat ini meliputi kelemahan
substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dari kelemahan ini juga
terdapat kekososngan hukum dan kekaburan hukum. Adapun rekonstruksi yang
ditawarkan dilakukan dengan rekonstruksi norma Pasal 103 sampai dengan Pasal
113 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Perkebunan

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah and Bawono, Bambang Tri | nidn0628046401, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:10
Last Modified:	29 Apr 2024 02:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33472

Actions (login required)

View Item