LESTARI, MURDIANA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI SYARAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100209_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100209_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Salah satu perkara yang dilindungi demi kemaslahatan manusia adalah
memelihara keturunan. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan
zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara
dilakukannya perkawinan, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana cara
yang sah dan bercampurnya antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak
dianggap zina, anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah serta menjadi
keturunan sah dari ayahnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi syarat dalam hukum
perkawinan Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1
Tahun 1974, Menemukan kelemahan-kelemahan regulasi syarat dalam hukum
perkawinan saat ini serta membuat rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang
berbasis keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai
instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical
approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.
Perekawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selama
ini digunakan belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi suami yang ingin
melakukan poligami meskipun pihak istri sudah memberikan izin untuk
berpoligami. Pasal 2 ayat (2) memberikan syarat khusus bagi suami yang akan
berpoligami yakni adanya izin dari pengadilan, meskipun izin dari istri pertama
sudah dimiliki. Hal demikian tentu sangat memberatkan bagi suami karena harus
berurusan dengan pihak pengadilan yang tentunya memerlukan waktu, biaya dan
tenaga. Di samping itu keikutsertaan pengadilan dalam pemberian izin berpoligami
menurut promovendus adalah satu bentuk campur tangan pengadilan dalam urusan
rumah tangga orang lain.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Syarat Perkawinan, Berbasis Keadilan

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0621057002, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:49
Last Modified:	26 Apr 2024 02:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33465

Actions (login required)

View Item