ANUGRAH, FAJRIAN NOOR (2024) REKONSTRUKSI REGULASI POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100199_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100199_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Pemilhan umum kepala daerah secara langsung merupakan hasil dari tuntutan reformasi
dan amanat reformasi yang harus dilaksanakan tetapi faktanya pemilhan umum secara
langsung dalam konteks pemilhan umum kepala daerah secara langsung banyak menimbulkan
praktek-praktek yang justru bertolak belakang dengan tujuan reformasi tersebut yang
menghendaki pemilu yang jujur dan adil.
Penelitian hukum ini bertujuan: Pertama, untuk menemukan dan menganalisis politik
hukum pemerintah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini belum bebrbasiskan
nilai keadilan berdasarkan Pancasila. Kedua, untuk menganalisis kelemahan regulasi politik
hukum pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini. Ketiga, untuk
menemukan rekonstruksi politik hukum pemerintah dalam pemilihan kepala daerah berbasis
nilai keadilan Pancasila di Indonesia.
Paradigma Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma
konstruktivisme. Dengan jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan
spesifikasi penelitian ini mempunyai sifat preskriptif analisis dengan Pendekatan yang
digunakan Penulis adalah pendekatan undang-undang (statute approach).
Hasil penelitian menemukan bahwa: Pertama, Regulasi politik hukum pemerintah tentang
pemilihan kepala daerah yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
belum
berbasiskan
nilai
keadilan
Pancasila.
Kedua,
Kelemahan
regulasi
politik
hukum

pemerintah
tentang
Pilkada
substansi
yang
mengatur
Penyelesaian
Tindak
pidana
pemilihan;

Syarat
sebagai
Calon
Gubernur
dan
Calon
Wakil
Gubernur,
Calon
Bupati
dan
Calon
Wakil

Bupati,
serta
Calon
Walikota
dan
Calon
Wakil
Walikota;
Larangan
dalam
kampanye;
Sanksi

Pidana

Pemilihan kepala daerah; Keserentakan pemilihan kepala daerah; Partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan serta adanya badan peradilan khusus pemilihan.
Ketiga, Rekonstruksi regulasi politik hukum pemerintah pemilihan kepala daerah secara
menyeluruh dengan berbasiskan nilai keadilan Pancasila dalam pembentukannya dengan
melakukan sinkronisasi secara vertikal dengan UUD 1945 dan secara horisontal dengan
undang-undang pemilu nasional mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
penetapan, dan pengundangan dengan taat asas di dalam pembentukan undang-undang yang
berpedoman kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dengan
merekonstruksi ketentuan yang mengatur tentang persyaratan calon kepala daerah, pendaftaran
calon, pendataan pemilih, kampanye, partisipasi masyarakat, pelanggaran kode etik,
administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara,
perselisihan hasil pemilihan, formulasi sanksi pidana, pelaksanaan pilkada serentak, serta
pembentukan badan pengadilan tindak pidana pemilihan umum.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Regulasi; Politik Hukum; Pemilihan Kepala Daerah;

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0605036205, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 03:10
Last Modified:	26 Apr 2024 03:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33458

Actions (login required)

View Item