Wicaksono, Denny (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG SUDAH KAWIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100196_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100196_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak
semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah
melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa
penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan
anak pelaku tindak pidana.
Tujuan penelitian ini adalah : 1).untuk menganalisa dan menemukan
regulasi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang
sudah kawin belum berkeadilan, 2).untuk menganalisis dan menemukan
kelemahan-kelemahan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum yang sudah kawin, 3).untuk menemukan rekostruksi
penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah
kawin.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan
metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan
sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data
menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah:1).Penegakan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum yang sudah kawin belum berkeadilan bahwa Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih bersifat represif, karena belum dapat
memberikan jaminan penyelesaian perkara anak melalui diversi, dan cenderung
mengabaikan kesejahteraan anak secara keseluruhan. 2) Kelemahan regulasi
penegakan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah
kawin saat ini dari aspek subtansi hukum adalah belum ada regulasi yang jelas yang
mengatur kategori usia anak yang berhadapan hukum. Kelemahan dari aspek
struktur hukum, masih lemahnya sinergitas aparat penegak hukum dalam
menegakkan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu
ditingkatkan sinergitas dan terpadu. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa
kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk ditanamkan dan dibangun agar
masyarakat menjadi lebih patuh dan taat terhadap hukum, baik hukum tertulis
maupun hukum yang tidak tertulis (hukum yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat) dan keberadaannya juga diakui oleh masyarakat; 3) rekonstruksi
regulasi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang
sudah kawin berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan
rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah bahwa regulasi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum yang sudah kawin kini telah berkeadilan. Rekonstruksi norma regulasi
penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah
kawin berdasarkan nilai keadilan yaitu Rekonstruksi pada Rekonstruksi Pasal 81
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi
Unang-Undang, Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat 2 pada huruf a.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penegakan Hukum.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Bawono, Bambang Tri | nidn0621057002, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 03:08
Last Modified:	26 Apr 2024 03:08
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33456

Actions (login required)

View Item