RIYANDI, ARSYAD (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100194_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100194_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi pemenuhan
hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang belum bernilai keadilan. Untuk
menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan upaya pemenuhan hak-hak korban
tindak pidana perdagangan orang saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi
pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang
mengandalkan data-data hukum bersifat sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative
approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak
pidana perdagangan orang tidak bernilai keadilan kurang spesifik dan tidak lengkap dalam
mendefinisikan prosedur dan kriteria untuk restitusi, menyebabkan ketidakpastian bagi
korban tentang hak dan proses yang tersedia bagi mereka, adanya keterlambatan dalam
pelaksanaan restitusi dan kurangnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas
menghambat penyaluran restitusi yang efektif dan adil, kurangnya perlindungan dan
dukungan bagi korban selama proses hukum, serta terbatasnya keterlibatan korban dalam
penentuan restitusi, menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan korban dan dukungan
yang diberikan. Kelemahan-kelemahan dalam regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak
pidana perdagangan manusia saat ini termasuk ketidakjelasan dalam definisi dan prosedur
restitusi, yang menyebabkan ketidakpastian bagi korban dalam mengakses hak-hak mereka.
Ada juga keterlambatan dalam pelaksanaan restitusi dan kurangnya mekanisme
pengawasan yang efektif, mengakibatkan penundaan dalam pemulihan korban. Selain itu,
perlindungan dan dukungan yang tidak memadai bagi korban selama proses hukum, serta
keterbatasan dalam keterlibatan korban dalam penentuan restitusi, sering mengakibatkan
kebutuhan korban tidak terpenuhi secara adekuat. Akhirnya, kurangnya pendidikan dan
strategi pencegahan yang komprehensif serta koordinasi antar lembaga yang kurang
optimal mengurangi efektivitas secara keseluruhan dalam memerangi perdagangan
manusia dan mendukung korban. Rekonstruksi regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak
pidana perdagangan manusia yang berbasis nilai keadilan dilakukan pada Pasal 48 UndangUndang
Nomor
21
Tahun
2007
tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang

untuk

memastikan pemberian restitusi yang cepat dan adil, serta mengembangkan
mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas, juga untuk
meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban selama proses hukum, termasuk
pendekatan yang sensitif terhadap trauma dan peningkatan akses ke bantuan hukum.
Disarankan Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa prosedur
dan kriteria untuk restitusi dan dukungan korban ditetapkan dengan jelas dalam regulasi.
Disarankan agar mendirikan sistem pengawasan yang independen dan efektif untuk
memantau pelaksanaan restitusi. Disarankan agar mengadopsi pendekatan holistik dalam
rekonstruksi regulasi dan tidak hanya sekedart merevisi undang-undang untuk memasukkan
definisi yang lebih jelas dan mekanisme restitusi yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat
sistem pendidikan dan pencegahan, serta meningkatkan kerja sama antar lembaga.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hak-Hak Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Keadilan

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Aspan, Henry | nidn0621057002, nidn3110041037
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:17
Last Modified:	29 Apr 2024 02:17
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33455

Actions (login required)

View Item