Salah satu faktor kegagalan hukum dalam melindungi lingkungan hidup
adalah bahwa pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum memandang
alam hanya sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan manusia
(Antroposentris). Hal ini berdampak pada perumusan sanksi pidana dalam undangundang
32/2009.

Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab: 1). mengapa
sanksi pidana bagi korporasi pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia belum
berkeadilan ekologis; 2. apa kelemahan-kelemahan dari sanksi pidana bagi
korporasi pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia dilihat dari perspektif
Keadilan Ekologis, dan 3. bagaimana rekonstruksi sanksi pidana bagi korporasi
pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia berdasarkan Keadilan Ekologis.
Dengan menggunakan penelitian sociolegal dengan pendekatan empiris,
perundang-undangan, konsep, kasus, dan filosofis, Penelitian ini menemukan
bahwa 1. sanksi pidana bagi korporasi pelaku pencemaran di Indonesia belum
berkeadilan Ekologis diakibatkan ketidakkonsistenan pembuat undang-undang
dalam merumuskan sanksi pidana sesuai dengan politik hukum lingkungan
Indonesia sebagaimana tercermin di dalam Tujuan pengelolaan dan perlindungan
lingkungan; 2. Kelemahan-kelemahan dalam sanksi pidana bagi korporasi pelaku
pencemaran lingkungan terletak pada sanksi-sanksi pidana yang dominan pada
pidana penjara dan denda, bukan pada perbaikan kondisi lingkungan yang tercemar;
3. Rekonstruksi perlu dilakukan terhadap sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai
dengan Keadilan Ekologis yaitu sanksi yang memperlakukan alam (flora, faunan
dan objek alam) sebagai subjek yang haknya perlu dilindungi.
Penelitian memberikan perskripsi terhadap pasal-pasal yang perlu
direkonstruksi sehingga sanksi pidana bagi korporasi pelaku pelaku pencemaran
lingkungan di Indonesia berkeadilan Ekologis. Sebagai sebuah sistim, perubahan
sanksi (substansi hukum) sebagaimana direkonstruksi dalam Penelitian harus
didukung pula ole perubahan Budaya dan Struktur Hukum.
Kata Kunci: Korporasi, sanksi pidana, keadilan ekologis