Anam, Muchamad Misbachul (2024) REKONSTRUKSI REGULASI STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100168_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100168_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Regulasi yang ada saat ini berkaitan dengan status anak yang lahir dari
perkawinan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 UndangUndang
Nomor
1
Tahun
1974
yang
telah
diperbaharui
dengan
Undang-Undang

Nomor
16
Tahun
2019
(UUP),
Pasal
99
dan
100
Kompilasi
Hukum
Islam
(KHI),

dan

Angka 14 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 7 Tahun 2012 belum
berbasis nilai keadilan dan banyaknya penetapan pengadilan agama dalam perkara
asal usul anak yang lebih berbasis nilai keadilan dengan menyimpangi regulasi
yang ada tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi status
anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang berlaku saat ini belum
berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi status
anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang berlaku saat ini, dan untuk
merekonstruksi regulasi status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan
agar berbasis nilai keadilan. Penelitian disertasi ini menggunakan 3 teori, yaitu
Teori Keadilan Islam sebagai Grand Theory, Teori Perlindungan Hukum dan
Kepastian Hukum sebagai Middle Theory, dan Teori Neraca Keadilan sebagai
Applied Theory. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dan jenis penelitian deskriptif analisis. Paradigma yang digunakan adalah
paradigma konstruktivisme. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Untuk teknik analisa data menggunakan analisa data
deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi tersebut belum
berbasis nilai keadilan dengan alasan, yaitu menghilangkan tanggung jawab ayah
terhadap anak dari perkawinan di bawah tangan, menjadikan anak sebagai obyek
dan korban orangtua, bukan sebagai subyek yang lahir dengan fitrah, dan
memperbanyak anak umat Islam yang hidup tidak dengan status sebagai anak
yang sah. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari regulasi tersebut adalah dari segi
substansi hukum menggunakan redaksi yang multitafsir, dari segi struktur hukum
mengakibatkan terjadinya disparitas dalam penetapan hakim pada perkara asal
usul anak di perngadilan agama, dan dari segi kultur hukum masih banyak
orangtua yang tidak melakukan pengesahan anak hasil perkawinan di bawah
tangan ke pengadilan agama. Selanjutnya perlu dilakukan rekontruksi terhadap
regulasi yang ada saat ini, yaitu pertama dengan penambahan norma hukum baru
Pasal 43A UUP dan Pasal 100A KHI tentang anak yang lahir dari perkawinan di
bawah tangan dapat menjadi anak yang sah dan mempunyai hubungan perdata
dengan ayahnya dan keluarga ayahnya berdasarkan penetapan pengadilan. Kedua,
dengan perubahan norma hukum Angka 14 Rumusan Kamar Agama tentang anak
yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dapat ditetapkan sebagai anak sah
meskipun perkawinan orangtuanya tidak dapat disahkan secara hukum.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Anak sah, Perkawinan di bawah tangan, Penetapan
pengadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Mashdurohatun, Anis | nidn0605036205, nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:32
Last Modified:	26 Apr 2024 02:32
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33449

Actions (login required)

View Item