ERWIN, ERWIN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERIZINAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100095_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100095_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Globalisasi yang merupakan proses sosial integrasi dan interaksi antarindividu,
antar entitas, antarnegara tidak mengenal adanya batasan secara geografis di
seluruh dunia.Oleh karena itu, untuk mencapai suatu pembangunan nasional yang
berskala besar, perlu diperhatikan komponen-komponen yang menunjangnya.
Orientasi pemerintah dalam menyederhanakan regulasi dalam rangka membuka
seluruh kemungkinan investasi asing dan mempermudah akses TKA ke Indonesia
dinilai mengurangi akses kesempatan tenaga kerja lokal dalam menempati
lapangan kerja di Indonesia. Namun pemenuhan rasa keadilan tersebut dinilai
terkendala karena nihilnya pengaturan spesifik ketenagakerjaan mengenai
pembatasan TKA yang masuk ke Indonesia karena pengaturan yang ada
sebelumnya dicabut, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2015 tepatnya pada Pasal 3 ayat 1. Padahal pada aturan hukum
lain yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat nomenklatur pembatasan TKA.
Selain hal di atas mengenai pengaturan jabatan diatur lebih rigid dalam Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat
Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Jasa Persewaan,
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya, kelompok Jasa
Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Nomor 14 Tahun
2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori
Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur, Nomor 15 Tahun 2015
tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori
Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki, Nomor 16 Tahun 2016
tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, Nomor 17
Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada
Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok dan Cerutu, Nomor
25 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing
Pada Kategori Industri Pengolahan, Sub Golongan Industri Gula, dan yang
terakhir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh
Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
Golongan Peternakan. Dalam hal regulasi perizinan TKA di Indonesia pada saat
ini belum mencerminkan nilai keadilan yang sesungguhnya juga berdampak pada
budaya hukum. Inkonsistensi struktur hukum dan substansi hukum jelas
berdampak pada budaya hukum yang menjadi tolok ukur suatu sistem hukum
dapat dikatakan berhasil atau tidak. Elemen struktur hukum, substansi hukum dan
budaya hukum sangatlah berkaitan erat, apabila ada pergerakan yang di luar
ambang batas oleh salah satu elemen akan berdampak pula pada elemen lainnya.
Di antara seluruh elemen komponen di sistem hukum, elemen kebudayaan
merupakan elemen yang paling mudah untuk diamati.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Pembatasan, Keadilan,Ketenagakerjaan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Widayati, Widayati | nidn0605036205, nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:46
Last Modified:	26 Apr 2024 02:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33442

Actions (login required)

View Item