Sutrisno, Akhmad Fijiarsyah Joko (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100086_fullpdf.pdf Baca Disini (4MB) | Preview Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100086_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Dunia industry kerap menimbulkan berbagai macam perbuatan kejahatan
yang selama ini dipandang sebagai suatu tindakan yang termasuk pada wilayah
pelanggaran administrasi ketenagakerjaan serta pelanggaran hak pekerja semata.
Hal ini sangat dilematis mengingat kejahatan yang timbul dari suatu ikatan
hubungan pemberi kerja dan buruh selalu berkaitan dengan perbudakan dan
perdagangan manusia pada dimensi ketenagakerjaan. Disertasi ini bertujuan untuk
menganalisis faktor yang menyebabkan regulasi penegakan hukum pidana
ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja saat ini belum
berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi
penegakan hukum pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta
kerja saat ini. Untuk menganalisis rekonstruksi regulasi penegakan hukum pidana
ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja berbasis nilai
keadilan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis
penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan
dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan.
Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa regulasi
penegakan hukum pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta
kerja saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal ini dikarenakan penegakan hukum
melalui ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 jo
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dapat dikatakan rumit dan lama. Kelemahankelemahan

yang menyebabkan hal tersebut ialah kelemahan ekonomi, faktor
politik, faktor peraturan hukum yang mana ketiga kelemahan tersebut merupakan
kelompok faktor politik hukum sementara kelemahan prakmatisme kalangan
pengusaha, buruh, serta pemerintah yang merupakan kelemahan budaya hukum
juga ikut mengakibatkan tidak terwujudnya keadilan berimbang bagi buruh dalam
hal pelaksanaan eksekusi putusan peradilan hubungan industrial.Maka dari itu perlu
dilakukan rekonstruksi regulasi berupa rekonstruksi ketentuan Pasal 183 UndangUndang

Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian ketentuan dalam Pasal 185 UndangUndang
Nomor
13
Tahun
2003.
Kemudian
rekonstruksi
pada
ketentuan
Pasal
185

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Perpu Nomor 22 Tahun 2022 Jo.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan rekonstruksi
berikutnya ialah dengan menambahkan Pasal 33A dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: (Hukum, Ketenagakerjaan, Pidana, Regulasi)

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0605036205, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:27
Last Modified:	26 Apr 2024 02:27
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33439

Actions (login required)

View Item