Kholis, Nur (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100070_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100070_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Parliamentary
Threshold Dalam Pemilihan Legislatif Di Indonesia Yang Berbasis NilaiKeadilan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kelemahan-kelemahan, dan
rekonstruksi Regulasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan LegislatifDi
Indonesia yang selama ini dipandang belum berkeadilan terutama bagi
perlindungan hak-hak politik peserta pemilu bagi partai politik maupun calon
legislatif. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian
berupa yuridis sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi
pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif
menggunakan logika deduksi.
Hasil penelitian ini adalah 1) ketentuan parliamentary threshold dalam
pemilihan legislatif di Indonesia belum berkeadilan karena merupakan hambatan
legal terhadap partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen.
Tujuan penerapan ketentuan ambang batas adalah untuk mengurangi jumlah partai
politik di parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian. Selain itu,
ambang batas juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk menyaring peserta
pemilu berikutnya. 2) Kelemahan-kelemahan pada regulasi parliamentary
threshold dalam pemilihan umum di Indonesia terdiri dari kelemahan dalam segi
substansi hukum yang meliputi pengaturan parliamentary threshold tidak
melindungi hak-hak keterwakilan minoritas dan pengaturan parliamentary
threshold menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu. Kelemahan dalam segi
struktur hukum meliputi kelemahan pengaturan parliamentary threshold tidak
efektif dalam membangun sistem presidensial di Indonesia dan pengaturan
parliamentary threshold tidak sesuai dengan iklim demokratisasi di Indonesia dan
kelemahan dalam segi budaya hukum meliputi kelemahan yang disebabkan
problematika budaya hukum sistem pemilu multi partai pasca reformasi dan
keberlangsungan partai politik dengan adannya perubahan penentuan
parliamentary theeshold di pemilihan umum tidak menjamin Hak Politik. 3) Pasal
414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan
dapat meminimalisir hilangnya suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya
melalui Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Adapun hasil rekonstruksi Pasal
414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Partai
Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara palingsedikit
4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi anggota DPR, Partai Politik yang tidak memenuhi
ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) harus bergabung
dengan seluruh partai politik yang perolehan suaranya kurang dari 4% (empat
persen) sampai mencapai ambang batas perolehan suaranya sekurang-kurangnya
4% (empat persen). Rumusan pasal tersebut diharapkan dapat meminimalisir suara
rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan terbuang sia-sia dan diharapkan dapat
mewujudkan nilai keadilan Pancasila.

Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Pemilihan legislatif, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Mashdurohatun, Anis | nidn0605036205, nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:26
Last Modified:	26 Apr 2024 02:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33438

Actions (login required)

View Item