Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing
banyak terjadi. Kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda
kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai
perlindungan hukum bagi anak apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya
terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan
sebagainya. Tujuan dilakukannya penelitian adalah Pertama, untuk mengetahui
perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui
bentuk upaya hukum agar mendapatkan hak asuh anak hasil perkawinan campuran.
Kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap
anak hasil perkawinan campuran.
Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian
hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan baku primer yaitu
perundang-undangan dan bahan baku skunder yaitu berupa literatur-literatur.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu bentuk upaya hukum
dalam melindungi anak hasil perkawinan campuran adalah seperti yang tertuang
dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang berisi
anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan memiliki
kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 tahun. Kemudian, dengan adanya hak
atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi
anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan
dan perlindungan hak-hak anak.
Kata kunci : Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Campuran, Beda
Kewarganegaraan