Ihsan, Riza Nur Al (2023) KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi di Kabupaten Belitung). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000280_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000280_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (293kB) | Download (293kB)

Abstract

Tanah memiliki arti dan makna yang sangat penting bagi keberlanjutan
kehidupan masyarakat Indonesia. Penyebabnya adalah karena Indonesia adalah
negara yang agraris atau berbasis pertanian, sehingga setiap aktivitas yang
dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia selalu membutuhkan dan
melibatkan masalah tanah. Peralihan hak atas tanah bisa dilakukan dengan proses
jual beli. Pihak yang melakukan perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa,
para pihak yang terlibat akan mencari seorang notaris sebagai penengah untuk
mengatur pembuatan perjanjian tersebut, karena notaris memiliki peran dan
fungsi sebagai penengah dalam pembuatan perjanjian hukum. Setelah disahkan
oleh semua pihak yang terlibat, maka perjanjian tersebut dianggap disetujui oleh
semua pihak, sehingga perjanjian tersebut akan menjadi suatu dokumen resmi
yang kemudian akan dikelola dan diurus oleh seorang Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis
normatif, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan
hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya dan mengkaji
menggunakan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data
primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui
penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan
PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yaitu bahwa wewenang PPAT
dalam penyusunan ataupun pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sangat penting di
mata hukum karena Notaris/PPAT berperan membuat akta otentik mengenai
segala perbuatan dan perjanjian yang sudah pasti kepastian hukumnya karena
didalamnya meliputi kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta,
memberikan salinan akta serta mengesahkan proses peralihan hak atas tanah
antara para pihak serta mempersiapkan akta jual belinya, memastikan pajakpajak

atas transaksi jual beli tersebut sudah dibayarkan, memvalidasi pajakpajaknya

serta mengesahkan penandatanganan para pihak dihadapannya. Serta
beberapa hambatan yang ditemui saat penyusunan Akta Jual Beli (AJB) tanah
yaitu kurangnya kesadaran untuk mengurus dan mempunyai surat-surat dan
legalitas, kurangnya kelengkapan persyaratan atau dokumen pendukung dari para
pihak dan ketidaksesuaian nilai transaksi yang disampaikan para pihak dengan
nilai verifikasi dari pihak BPPRD setempat, dan yang ketiga adalah kurangnya
informasi mengenai tetangga batas tanah untuk mengurus permohonan baru
(sertifikat).

Kata Kunci : PPAT, Akta Jual Beli, Tanah

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jan 2024 01:40
Last Modified:	18 Jan 2024 01:40
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33174

Actions (login required)

View Item