Akbar, Nabila Fadlilah (2023) ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN REMBANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000226_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000226_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (40kB) | Download (40kB)

Abstract

Anak secara umum adalah seseorang yang belum dewasa atau belum
menikah, anak yang berada di bawah umur ini tidak dimungkinkan dapat dengan
sendirinya melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan
oleh anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan wali. Untuk menjual tanah
dengan syarat orang tua bertindak sebagai wali harus mengajukan perwalian dan
mengajukan penetapan izin jual harta anak di bawah umur di pengadilan Agama
setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak di
bawah umur dalam pembuatan akta jual beli tanah dan proses jual beli tanah di
hadapan PPAT yang penjualnya anak di bawah umur di kabupaten Rembang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber
primer berupa data dari hasil wawancara dengan informan dan data sekunder
terdiri teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, teknik pengumpulan data meliputi studi di lapangan, studi kepustakaan,
dan analisis data.
Hasil penelitian ini adalah kedudukan Anak di bawah umur yang memiliki
hak atas tanah tidak secara otomatis berwenang mengalihkan hak atas tanah
tersebut. Anak di bawah umur, oleh karena dianggap tidak cakap melakukan
perbuatan hukum memerlukan wali untuk bisa mengalihkan hak atas tanahnya
melalui jual beli. Anak yang masih di bawah umur18 tahun maka kepengurusan
terhadap harta kekayaan anak di bawah umur tersebut dilakukan melalui
perwalian orang tua atau perwalian anak, baik menurut Undang-undang ataupun
berdasarkan penetapan Pengadilan Agama atau Negeri setempat untuk
memberikan izin melakukan peralihan hak sebagai wali dari anak di bawah umur.
Proses jual beli harus dilengkapi dengan penetapan perwalian, tanpa ada
penetapan perwalian maka cacat hukum dan batal demi hukum. Hal ini
dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi dalam transaksi
jual beli. Penetapan perwalian anak yang diminta PPAT untuk syarat membuat
Akta jual beli hak atas tanah memiliki tujuan membuktikan secara otentik adanya
perwalian yang sah dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama.

kata kunci: Peralihan, Jual Beli, PPAT, Tanah, Perwalian, Anak di bawah
umur

Dosen Pembimbing:	Maaruf, Umar | nidn0617026801
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 07:32
Last Modified:	17 Jan 2024 07:32
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33150

Actions (login required)

View Item