Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, kesiapan fisik dan psikis
berhubungan erat dengan usia guna tercapainya tujuan perkawinan. Dimana usia
untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan,
namun, meskipun begitu, masih ada yang melangsungkan perkawinan di bawah
usia. Untuk itu diberikan jalan keluar bagi yang ingin melaksanakan perkawinan
di bawah usia yaitu dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin, mengetahui proses
pengajuan dispensasi kawin dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus
perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian
menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan penelusuran
pustaka dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya pengajuan dispensasi kawin adalah faktor lingkungan dan budaya di
masyarakat, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.2)
proses pengajuan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin lebih ketat guna
memprioritaskan kepentingan terbaik anak dengan mengatur syarat siapa yang
memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan,
melengkapi syarat administrasi. 3) pertimbangan hakim dalam memutus perkara
dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2019 yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak, mendengarkan
keterangan dari semua pihak yang terlibat dan memberikan nasihat kepada semua
pihak serta hakim dapat meminta rekomendasi dari ahli psikolog untuk
mendampingi anak. Dimana sebelum adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019
keterangan anak tidak diperhatikan.
Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Dispensasi Kawin, Perma Nomor 5 tahun 2019