AFIFAH, HASNA NABILA NOOR (2023) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BLORA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000146_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000146_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (76kB) | Preview Download (76kB)

Abstract

Pembayaran pajak merupakan peranan penting bagi negara untuk
membangun perekenomian dan pembangunan nasional karena pajak ialah suatu iuran
wajib bagi warga negara dan berlaku berdasarkan Undang-Undang yang sudah
ditetapkan. Salah satu contoh membayar pajak adalah pajak kendaraan bermotor,
apabila masyarakat memiliki kendaraan bermotor maka akan dikenankan pajak dan jika
tidak membayar akan dikenakan sanksi pidana.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang fungsional dan rill
dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan penulis terjun langsung ke obyek yang
dituju, bertujuan untuk mengetahui proses-proses penerapan sanksi pidana terhadap
wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora.
Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan
riset yaitu: 1) Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melakukan
penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah dikenakan denda
yang perbulannya dikenakan denda 2%, maka jika pajak tahunan akan terkena denda
sebanyak 24%. 2) Ada beberapa faktor penyebab wajib pajak terhadap tunggakan pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, yaitu: a) masih rendahnya tingkat kesadaran
wajib pajak terhadap tunggakan wajib pajak, b) belum diterapkannya sanksi yang
membuat jera terhadap pemilik yang menunggak, c) banyaknya kendaraan yang rusak
berat atau dongkrak yang tidak dilaporkan ke samsat. 3) Solusi penanganan wajib pajak
yang menunggak dalam pembayaran kendaraan bermotor di Samsat Blora, yaitu: a)
mengintensifikan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dengan pelaksaan D2D
(Door To Door) karyawan, b) menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengiriman
SPKPPKB di akhir tahun Anggaran, pada tahun 2019 Samsat Blora menggandeng CV
Azizah Nur Laila sebagai pihak ketiga, c) mendekatkan layanan pembayaran pajak
kendaraan bermotor melalui Samsat Desa, Samsat paten, Samsat Keliling, dan Samsat
Bumdes.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Sanksi Pidana; Wajib Pajak;
Penunggakan

Dosen Pembimbing:	Musofiana, Ida | nidn0622029201
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 01:37
Last Modified:	17 Jan 2024 01:37
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33086

Actions (login required)

View Item