AULIA, FEBRIANA PUTRI (2023) STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN STAATSBLAD 1917 NOMOR 129. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000139_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000139_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (344kB) | Preview Download (344kB)

Abstract

Waris merupakan berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang
sudah meninggal dunia kepada ahli wris yang masih hidup dalam bentuk apa saja
yang berupa hak milik legal secara syariat. Terdapat hal-hal yang harus menjadi
fokus utama karena tidak semua orang memiliki ahli waris keturunan
Pengangkatan anak dapat menciptakan berbagai permasalahan, salah satunya
adalah terkait dengan masalah pewarisan. Dilakukannya penelitian ini memiliki
tujuan untuk melakukan studi perbandingan hukum pembagian harta waris untuk
anak angkat sesuai dengan “Kompilasi Hukum Islam” dan “Staatsblad 1917 No.
129” serta mengidentifikasi perbedaan serta persamaan di antara keduanya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan dengan
spesifikasi deskriptif-analisis. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang
mencakup bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum
tersier. Data dikumpulkan melalui tehnik studi kepustakaan, dan analisis data
dilakukan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembagian harta warisan kepada
anak angkat (adopsi) memiliki perbedaan pendekatan dan belum ada ketentuan
regulasi hukum nasional. Ketentuan pembagian harta peninggalan kepada anak
angkat (adopsi) dapat dilihat dari pandangan KHI yang di atur dalam Pasal 209
KHI bahwa “Pemberian warisan kepada anak angkat (adopsi) melalui wasiat
wajibah paling banyak mencapai ⅓ harta warisan.” Di sisi lain, pembagian harta
peninggalan kepada anak angkat (adopsi) juga dapat dievaluasi dengan mengacu
pada ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1917 No. 129, dimana anak
angkat (adopsi) dianggap setara dengan anak biologis (anak kandung) sehingga
pemberian harta warisan kepada mereka sejalan dengan yang berlaku bagi anak
kandung sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata. Perbedaan utama antara kedua
perspektif ini adalah bahwa dalam KHI pemberian harta waris kepada anak angkat
(adopsi) dibatasi hingga ⅓ bagian melalui wasiat wajibah, sedangkan dalam
Staatsblad 1917 No. 129, anak angkat (adopsi) diberikan hak yang sama dengan
anak biologis (anak kandung). Namun, persamaannya adalah bahwa baik anak
angkat (adopsi) maupun anak biologis (anak kandung) berhak mendapat bagian
dari harta dari orang tua angkat.

Kata kunci : perbandingan, anak angkat, pembagian harta waris, KHI,
Staatsblad.





xi
ABSTRACT

Inheritance is the transfer of ownership rights from someone who has
died to a living heir in any form in the form of legal property rights according to
sharia. There are things that must be the main focus because not everyone has
hereditary heirs. Adoption of children can create various problems, one of which
is related to inheritance problems. The aim of this research was to conduct a
comparative study of the legal division of inheritance for adopted children in
accordance with the "Compilation of Islamic Law" and "Staatsblad 1917 No.
129” and identify the differences and similarities between the two.

In this research, a normative juridical approach is used with
descriptive-analytic specifications. Data was obtained from secondary data
sources which include secondary legal materials, primary legal materials and
tertiary legal materials. Data was collected using library study techniques, and
data analysis was carried out using descriptive methods.

This research shows that the distribution of inheritance to adopted
children has different approaches and there are no national legal regulations.
The provisions for distributing inheritance to adopted (adopted) children can be
seen from the view of the KHI which regulates in Article 209 of the KHI that
"Giving inheritance to adopted (adopted) children through a mandatory will
reaches a maximum of ⅓ of the inherited assets." On the other hand, the
distribution of inherited assets to adopted children can also be evaluated by
referring to the provisions contained in Staatsblad 1917 No. 129, where adopted
children are considered equal to biological children (biological children) so that
inheritance of inheritance to them is in line with what applies to biological
children in accordance with Article 852 of the Civil Code. The main difference
between these two perspectives is that in the KHI the provision of inheritance
assets to adopted children is limited to ⅓ of the share through a compulsory will,
whereas in Staatsblad 1917 No. 129, adopted children are given the same rights
as biological children (biological children). However, the similarity is that both
adopted children and biological children are entitled to a share of the inheritance
from their adoptive parents.

Keywords: comparison, adopted children, division of inheritance, KHI,
Staatsblad

Dosen Pembimbing:	Listyawati, Peni Rinda | nidn0618076001
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 01:36
Last Modified:	17 Jan 2024 01:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33085

Actions (login required)

View Item