Negara mengatur mengenai pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 2021 guna menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi
pemiliknya. Namun dalam pelaksanaannya, tidak surut terjadinya sengketasengketa
mengenai
tanah.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
pelaksanaan

pemblokiran

sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal,
mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat
hak atas tanah, dan mengetahui perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas
tanah terhadap pemblokiran sertifikat oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten
Kendal.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau
das sollen. Sedangkan empiris adalah suatu ilmu yang menggunakan observasi
dan eksperimen dalam hal pembuktian kebenarannya.
Hasil penelitian yang didapati yaitu oelaksanaan pemblokiran sertifikat
hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sesuai dengan Permen
ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencatatan Blokir dan Sita
yaitu yaitu melalui loket untuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Apabila
hasil dari peninjauan diterima, maka Kantor Pertanahan melakukan pencatatan
blokir. Hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal adalah pemilik belum tentu sama dengan
Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan, anggapan proses yang berbelit-belit
dan biaya yang mahal. Solusinya yaitu penyuluhan hukum pertanahan tentang
pentingnya pengecekan Sertifikat, biaya yang murah, dan jangka waktu singkat.
Perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah terhadap pemblokiran
oleh Kantor Pertanhaan Kabupaten Kendal yaitu pemilik sertifikat tetap memiliki
hak kepemilikan atas tanah tersebut sepanjang dapat dibuktikan dengan sertifikat
asli yang dilakukan pencatatan pemblokiran.
Kata Kunci: perlindungan hukum; pemblokiran sertifikat; BPN