Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya persetujuan tindakan
kedokteran (informed consent) terkait dengan perlindungan hukum pasien gawat
darurat dalam keadaan sadar atau tidak sadar, baik di dampingi atau tidak di
dampingi keluarga, serta untuk mengetahui tanggungjawab yang diberikan dokter
dan pihak rumah sakit terhadap keadaan pasien gawat darurat di RSU Adella
Kabupaten Tegal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan.
Metode penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, penelitian
yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun
langsung ke objeknya, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum
yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan
digunakan adalah penelitian deskripif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan gambaran lengkap, tentang keadaan hukum pada tempat tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulanya bahwa pentingnya
persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dalam perlindungan hukum
pasien diantaranya melindungi dan menjelaskan pasien terhadap tindakan
kedokteran yang merugikan. Persetujuan tindakan kedokteran diberikan kepada
pasien itu sendiri atau dapat di wakilkan oleh pihak keluarga pasien. Dalam Pasal
293 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelskan
apabila pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan gawat darurat, tetapi tidak ada
pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan,
tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan SOP gawat darurat.
Tanggungjawab hukum dokter apabila seorang dokter tidak memperoleh
persetujuan tindakan kedokteran yang sah dan tidak melaksanakan etika profesi,
maka dampak yang diperoleh dokter berdasarkan hukum perdata adalah pasien
dapat melakukan pengajuan tuntutan atau klaim ganti rugi terhadap dokter.

Kata Kunci : Persetujuan Tindakan Kedokteran, Perlindungan Hukum Pasien,
Gawat Darurat