Yanuarta, Briliyan (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30301900076_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900076_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (496kB) | Preview Download (496kB)

Abstract

Korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang memeperkaya dirinya
secara tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kekuasaann publik
yang telah dipercayakan kepada mereka. Maraknya kasus korupsi di Indonesia
mengisyaratkan bahwa pidana mati menjadi opsi yang tepat terhadap pelakupelaku

korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara dan
menyengsarakan rakyat. Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 menegaskan, “bahwa dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana
mati dapat dijatuhkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif. Yakni metode yang dipergunakan dengan cara menelaah
pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pidana mati terhadap tindak
pidana korupsi adalah tidak melanggar hak asasi manusia, karena pada Pasal 2
ayat (2) UU Pemberaantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam
hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan
tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Memang tidak semua kasus tindak
pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati, tetapi penjatuhan sanksi pidana
mati baru dapat diputuskan oleh hakim apabila korupsi dilakukan disaat keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU
Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan KUHP terbaru mengenai
sanksi pidana mati dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023, pidana mati dapat
terlaksana namun dengan masa percobaan 10 tahun dan mempertimbangkan rasa
penyesalan dan harapan untuk memeperbaiki diri terdakwa.

Kata Kunci : Korupsi, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

Dosen Pembimbing:	Sugiharto, Sugiharto | nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2024 03:15
Last Modified:	16 Jan 2024 03:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33046

Actions (login required)

View Item