Hidayah, Hidayah (2023) PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30301800047_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301800047_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (231kB) | Preview Download (231kB)

Abstract

Pengemis merupakan sebuah tindakan orang-orang yang mendapatkan
penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alas
an untuk mengharap belas kasihan orang lain. Penelitian penulis dengan judul
Penegakan Hukum Peraturan Daerah terhadap Pengemis di Kabupaten Kebumen.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerapan peraturan daerah
Kabupaten Kebumen terhadap tindak pengemisan serta untuk mengetahui
kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pengemisan yang
dilakukan di area Kabupaten Kebumen.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis
sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada indetifikasi dan
mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam
sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan
jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya
adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian.
Hasil analisis penyusunan adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat. Implementasi Perda Kebumen No.4 Tahun 2020 pasal
25 ayat (1) yang mana mengatur tentang pembinaan yang diberikan pemerintah ke
pengemis yang terjaring razia. Dimana dalam pelaksanaannya untuk melakukan
penertiban pengemis di Kabupaten Kebumen demi menjaga ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta memberikan bimbingan dan edukasi terhadap para
kelompok pengemis dan kendala dalam implementasi Perda Kebumen No.4
Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) adalah belum kurang memadainya fasilitas yang
diperlukan yaitu tidak adanya shelter rehabilitasi khusus pengemis dan tidak
dilakukannya pembinaan terhadap para kelompok pengemis yang telah terjaring.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pengemis.

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2024 03:10
Last Modified:	16 Jan 2024 03:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33040

Actions (login required)

View Item