Wacana munculnya “Penyelesaian melalui pendekatan ‘ADR’ dalam
perkara perdata dan mediasi penal dalam perkara tindak pidana atau melalui
pendekatan informal lainnya dalam proses penyelesaian sengketa tidak selalu berarti
mengesampingkan proses penegakan hukum (formal). Dalam hal-hal tertentu, bisa
saja suatu perbuatan pidana tetap diproses secara hukum konvensional melalui
litigasi dan beracara dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP).
Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mengekplorasi, menggali, dan
menganalisis konstruksi regulasi kewenangan diskresi kepolisian sebagai
kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah
mufakat berbasis nilai keadilan, menganalisa kelemahan kelemahan regulasi
kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus
hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berbasis nilai keadilan, serta
merekonstruksi regulasi kewenangan diskresi Kepolisian sebagai kebijakan dalam
menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berbasis nilai
keadilan.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode yang
digunakan social research, yakni hukum dengan filsafat hermeneutic, dengan titik
pandang kualitatif naturalistik digunakan dalam penelitian ini adalah teori
keadilan berkaitan dengan rekonstruksi kewenangan diskresi kepolisian sebagai
kebijakan dalam penyelesaian kasus hukum melalui musyawarah mufakat
berbasis nilai keadilan.
Hasil penelitian menunjukkan kewenangan diskresi kepolisian sebagai
kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum melalui pendekatan musyawarah
mufakat saat ini secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaksanaan
kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus
hukum melalui pendekatan musyawarah mufakat saat ini, yaitu: (a) Kelemahan
dalam substansi hukum, (b) Kelemahan struktur hukum, (c) Kelemahan Budaya
Hukum. Diperlukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum melalui
musyawarah mufakat berbasis nilai keadilan.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Diskresi Kepolisian, Penyelesaian, Kasus Hukum,
Musyawarah Mufakat, Nilai Keadilan