BAIDOWI, AHMAD (2023) REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200268_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text AHMAD BAIDOWI 10302200268.pdf Baca Disini (18MB) | Download (18MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengalisis konstruksi kedudukan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini, menemukan
kelemahan-kelemahan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
sistem ketatanegaraan saat ini, dan menemukan jawaban atas upaya yang
seharusnya dilakukan ke depan untuk merekontruksi secara ideal kedudukan
Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pancasila.
Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian yaitu
Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai Grand Theory, Teori Hukum
Progresif Sebagai Middle Theory, dan Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai Applied
Theory. Penelitian ini mengunakan metode di ataranya Metode paradigma
constructivism dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial,
Metode pendekatan socio legal research yang merupakan kajian yang
“memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian social, jenis penelitian
deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi/realitas saat ini, terdahulu dan
kedepan kemudian mengkaji dan menganalisis secara komperhensif.
Hasil penelitian ini di peroleh dan di simpulkan bahwa : (1) KPK merupakan
salah satu organ kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan pelakasana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana
korupsi, adanya penegasan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif dalam
melakukan fungsi dan tugas pokoknya. (2) Kedudukan KPK secara yuridis lembaga
negara rumpun eksekutif yang berimplikasi jika KPK dapat di jadikan objek Hak
Angket oleh DPR RI serta adanya kedudukan Dewan Pengawas yang salah satu
kewenangannya makin memberi warna baru yang antara lain adanya proses izin
dalam Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, yang wajib di lakukan KPK
kepada Dewan Pengawas yang akan berimplikasi pada masalah intervensi,
kepentingan politik tertentu terhadap KPK yang masuk melalui Dewan Pengawas.
(3) Rekonstruksi regulasi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan
berbasis nilai keadilan Pancasila, KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi
kekuasaan kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi
yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif
maupun legislatif. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, dimana relevansinya kekuasaan KPK harus diposisikan
sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan dengan dukungan kedudukan KPK
yang ideal dalam sistem ketatanegaraan. Maka regulasi rekonstruksi hukum secara
ideal harus dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21,
Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang
KPK. Sehingga kedudukan KPK meski dalam rumpun eksekutif akan tetapi dalam
menjalankan tugas pokoknya berada pada kekuasaan Yudikatif yang bersifat
mandiri dan merdeka.

Kata kunci : Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mandiri dan
merdeka, Nilai-Nilai Keadilan Pancasila.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Junaidi, Muhammad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:37
Last Modified:	11 Jan 2024 03:37
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32909

Actions (login required)

View Item