Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kententuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mana pembangunan untuk kepentingan umum masih terhambat atau terkendala dengan adanya pihakyang berhak tidak menerima besaran atau bentukdariganti kerugian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penitipan ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum berbasis keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penitipan ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi penitipan ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berbasis keadilan.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundangundangan semata dengan jenias penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama beberapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan mengenai Penitipan ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan umum.
Hasil penelitian ditemukan Rekonstruksi regulasi penitipan ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berbasis keadilan yaitu pada Pasal 68 Ayat (1) huruf f, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 85 A dan Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Pasal 132 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2021 Tentang Kententuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,dan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.

Kata Kunci; Penitipan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Pembangunan, Kepentingan Umum