Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan oleh
masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah yang dimilikinya.
Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun
2016 pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 yakni pendaftaran tanah sistematik
lengkap, yang mempunyai makna kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah
yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang
setingkat dengan itu.
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis
empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat.Kesadaran masyarakat dalam program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Cirebon ini masih rendah karena
untuk lokasi program PTSL ini tiap tahunnya berbeda-beda dan minat masyarakat
di setiap desa lokasi relatif berbeda. Bahwa di Kabupaten Cirebon masih banyak
bidang tanah yang belum didaftarkan. Pendaftaran tanah sistematis lengkap di
Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon belum berjalan dengan efektif.
Bahwa masih tingginya masyarakat yang belum mendaftarkan tanah
miliknya. Upaya yang dapat dilakukan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon dalam menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
adalah bekerjasama dengan masyarakat dalam memeprcepat program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap. Diharapkan untuk kegiatan PTSL selanjutnya agar
melakukan kegiatan penyuluhan yang menyeluruh dan menjelaskan secara rinci
dan gamblang sehingga dapat terciptanya kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan PTSL.

Kata Kunci : Masyarakat, Sertifikat, Tanah