HABSARI, MILENIA AYU (2023) EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100174_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100174_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (131kB) | Download (131kB)

Abstract

Hadirnya jabatan Notaris yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk
membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang
bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Atas dasar
tersebut, seseorang yang telah diangkat menjadi Notaris harus melayani masyarakat
dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai
dengan kewenangan dan tugas jabatannya, memberikan honorarium kepada Notaris.
Karenanya, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.
Terkait dengan hal tersebut semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris
mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal
pembuatan akta autentik. Seperti yang terdapat dalam pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menyebutkan bahwa : akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum
yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang
secara mendasar bergantung pada pengamatan. Pendekatan kualitatif merupakan
pendekatan yang mana terdapat suatu peristiwa dimana peneliti menjadi instrument
kunci dalam penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian,
kemudian hasil dari pendekatan tersebut dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang
tertulis pada data empiris yang telah diperoleh. Dalam pendekatan ini juga lebih
menekankan makna daripada generalisasi.
Dalam tataran aturan hukum yang benar bahwa Majelis Pengawas Daerah
(MPD) harus menempatkan akta Notaris sebagai objek, karena Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa
akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata,
sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum
yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan jika terbukti ada pelanggaran, maka
akan dikenai sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.
Dengan demikian bukan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika dalam
melakukan tugasnya mencari unsur-unsur (pidana) untuk menggiring Notaris
dengan kualifikasi turut serta atau membantu melakukan suatu tindakan atau
perbuatan pidana. Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi
persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuanketentuan

dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan
masyarakat umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan
masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan
kepada Notaris.
Kata Kunci : Notaris, Efektifitas, Majelis Pengawas Daerah

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2023 02:42
Last Modified:	30 Oct 2023 02:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32448

Actions (login required)

View Item