NABILA, POPPY SARAH HASNA (2023) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100142_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100142_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (565kB) | Download (565kB)

Abstract

Semua elemen masyarakat tentunya memiliki kewajiban dan hak yang
sama, dimata hukum negara. Pada pokoknya mereka yang akan mewakili elemen
masyarakat tertentu, pasti terikat pada ketentuan perundangan yang berlaku di
Indonesia.. Atas dasar ilmiah penulisan termotivasi untuk melakukan suatu kajian
ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul
“Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan
Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum”
.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni
sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif.
Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek
lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu,
agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika
melakukan penelitian., berupa wawancara kepada Notaris untuk mencari hubungan
(korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya
terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)..

Berdasarkan hasil penelitian terdaqpat hasil penelitian pertimbangan
hukum Hakim dalam penetapan perkara perdata tentang Implikasi Yuridis Terhadap
Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi
Kepastian Hukum”.yaitu Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Diangkat
Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum
yaitu Notaris yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan
Pasal 17 huruf d UUJN mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara.
Maka notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk notaris pengganti (Pasal 11 ayat
(1-3) UUJN). Yang berbunyi:(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara
wajib mengambil cuti.(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri. dan Tanggung Jawab Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggokat Dewan
Perwakilan Rakyat Terhadap Akta Yang Telah Diterbitkan Ketika Mengakibatkan
Kerugian Pihak Lain yaitu Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap
akta yang dibuatnya, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah ditunjuknya notaris
pengganti sebagai penerima protokol notaris. Dasar hukumnya Pasal 65 UUJN.
Kata Kunci: Notaris,Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepastian Hukum

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	27 Oct 2023 02:41
Last Modified:	27 Oct 2023 02:41
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32416

Actions (login required)

View Item