Saputra, Muhammad Rezki Wira (2023) PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100138_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100138_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (104kB) | Download (104kB)

Abstract

Proses pembentukan dan pendirian perseroan terbatas secara substansial
terikat dengan ranah hukum perdata dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dalam
KUHP yang menetapkan kriteria validitas suatu perjanjian. Konseptualisasi perseroan
terbatas yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai
Perseroan Terbatas telah mengalami transformasi setelah pengesahan UndangUndang
Nomor
6
Tahun
2023
tentang
Cipta
Kerja.
Salah
satu
hasil
modifikasi
pasal

dalam

UU Cipta Kerja yaitu terbaginya perseroan menjadi dua, perseroan terbatas
persekutuan modal dan perseroan perorangan. Meskipun tidak mengubah ketentuan
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara langsung, UU Cipta Kerja secara tidak
langsung turut mengubah beberapa hal yang terkait dengan aspek kenotariatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis peran notaris dalam
membuat keabsahan pendirian perseroan terbatas pasca disahkannya Undang-Undang
Cipta Kerja dan mengetahui serta menganalisis prosedur pendirian perseroan terbatas
Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode
pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berasal dari data
sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode
pemngumpulan data dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan metode analisis
data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keberadaan peran notaris masih
diperlukan ketika suatu perseroan perorangan harus mengubah status hukumnya
menjadi perusahaan persekutuan modal setelah UU Cipta Kerja disahkan. Situasi ini
muncul jika jumlah pemegang saham melebihi satu orang dan/atau perseroan tidak
lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Sebelum perseroan
perorangan dapat mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal, transisi
status ini wajib dilakukan melalui akta notaris dan kemudian diregistrasikan secara
elektronik kepada Menteri. Selain itu, menurut UU Cipta Kerja dalam prosedur
pendirian perseroan terbatas persekutuan modal masih sama prosesnya dengan aturan
UU PT. Akan tetapi dalam pendirian perseroan perorangan, proses pendiriannya
berbeda dengan pendirian perseroan terbatas persekutuan modal yang membutuhkan
akta autentik notaris.
Kata Kunci: Peran Notaris, Perseroan Terbatas,Undang-Undang Cipta Kerja.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	27 Oct 2023 03:49
Last Modified:	27 Oct 2023 03:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32408

Actions (login required)

View Item