Tak bisa ditutup-tutupi, posisi pelaku jabatan notaris dan pejabat pembuat

akta tanah (PPAT) sangat rentan menjadi “sasaran tembak” oknum aparat hukum.
Istilah yang viral saat ini adalah “Kriminalisasi” oleh oknum aparat dengan
bermacam-macam motif. Sementara itu dalam bekerja, notaris selalu di ingatkan
untuk profesional tunduk dan patuh pada Peraturan Perundangan-Undangan yang
berlaku yang mengatur standar prosedur bekerja. Ini diatur, utamanya di UndangUndang

Jabatan Notaris, dan Peraturan lainnya, termasuk Peraturan jabatan
pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Di samping itu ada pula kode etik. Berkenaan
dengan penjelasan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk
mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kriminalisasi jabatan
notaris/PPAT di kota Semarang, 2) untuk mengetahui serta menganalisis
bagaimana pemulihan hak serta keadaan notaris yang terjerat kriminalisasi dalam
menjalankan jabatannya di kota semarang.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis
sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif
analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan
data dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1)dengan menerapkan prinsip kehatihatian

sebelum membuat akta, agar meneliti segala fakta yang berkaitan dalam
pembuatan akta dengan pertimbangan berdasarkan pada peraturan perundangundangan.

notaris harus meneliti segala keabsahan alat bukti atau kelengkapan
dari dokumen pendukung yang diperlihatkan oleh para pihak pada notaris, dan
juga mendengar keterangan serta pernyataan penghadap sebagai dasar
pertimbangan dalam mengkonstantir keinginan para penghadap kedalam akta2)
Rehabilitasi menjadi bentuk dalam penghapusan segala kerugian yang telah
disebabkan oleh kasus yang telah menimpa notaris dan menjadi bentuk dalam
memulihkan hak notaris dengan cara membersihkan nama baik, kedudukan,
harkat dan marwah martabat sebagai seorang pejabat umum. Apabila dikaitkan
dengan contoh kasus dalam Putusan Nomor: 650/Pid.B/2015/PN Dps, bentuk
ganti kerugian dapat diajukan di dalam praperadilan dikarenakan dakwaan
tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan pelanggaran perbuatan pidana dan
dakwaan yang digunakan adalah tindak pidana tidak sesuai dengan unsur yang
terkandung dalam perbuatan pidana namun melainkan suatu perbuatan perdata
sehingga hal tersebut telah menunjukan telah terjadinya suatu kekeliruan dalam
penerapan hukum. Sedangkan bentuk rehabilitasi sesuai dengan putusan
pengadilan yaitu mengembalikan hak, kedudukan, harkat dan martabat Notaris itu
sendiri.
Kata Kunci: Jabatan Notaris; Perlindungan Hukum; Kriminalisasi.