Umam, Hafid Khoirul (2023) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH BADAN URUSAN LOGISTIK (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100127_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100127_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (135kB) | Download (135kB)

Abstract

Seorang Notaris tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan
pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi
perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris bahkan sanksi pidana.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan notaris
dalam peristiwa tindak pidana korupsi pengadaan tanah Badan Urusan
Logistik di Kabupaten Grobogan. 2) Pertanggungjawaban hukum bagi notaris
yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan tanah Badan Urusan
Logistik di Kabupaten Grobogan.
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus
dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data
menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan : 1). Kedudukan notaris dalam peristiwa tindak
pidana korupsi pengadaan tanah Badan Urusan Logistik di Kabupaten Grobogan
adalah sebagai pihak yang turut serta membantu KS melakukan korupsi.
Perbuatan PC tersebut yang melakukan perbuatan pidana bersama KS tersebut
diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. PC menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Notaris.
2) Pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang terlibat dalam tindak pidana
korupsi pengadaan tanah Badan Urusan Logistik di Kabupaten Grobogan
merupakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban berdasarkan
kesalahan. Fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada
perbuatan PC telah memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 3 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh
karena semua unsur dari Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor
20
Tahun
2001
tentang
Perubahan
Atas
Undang
Nomor
31
Tahun

1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Berdasarkan putusan Nomor
90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg, PC dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun
serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) bulan.

Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Korupsi, Pengadaan Tanah

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	27 Oct 2023 02:19
Last Modified:	27 Oct 2023 02:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32393

Actions (login required)

View Item