Salsabila, Amalia Rifdah (2023) PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100109_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100109_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (113kB) | Download (113kB)

Abstract

Harta bersama atau yang sering disebut harta gono-gini masih dikalangan
masyarakat. Rupaya masyarakat masih memandang sebelah mata persoalan ini.
Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama ini
setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses
pengadilan sering terjadi percekcokan mengenai pembagian harta bersama
sehingga kondisi tersebut memperumit proses perceraian diantara dua pihak
karena masing-masing mengklaim harta “ini dan itu” merupakan bagian hakhaknya.
Ketentuan
mengenai
pembagian
harta
bersama
ini
didasarkan
atas
kondisi

yang

menyertai hubungan suatu perkawinan. Jika pasangan suami istri terputus
hubungan karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur
berdasrkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UndangUndang
Perkawinan
Pasal
37,
yang
dimaksud
dengan
hukumnya
masing-masing

adalah
mencakup
hukum
agama,
hukum
adat,
dan
sebainya.

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode
penelitian yuridis Normatif. Pendekatan Yudiris Normatif adalah penelitian yang
mengacu pada Studi Kepustakaan yang ada ataupun Data Sekunder. Sedangkan Normatif
adalah Penelitian Hukum yang bertujun untuk memperoleh Pengetahuan Normatif
tentang Hubungan antara satu Peraturan dengan Peraturan lain dan Penerapan dalam
Prakteknya.
Pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dibuat dihadapan Notaris
karena bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembagian harta
bersama sangat penting, karena notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta
perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak dari para pihak yang
secara sepakat membagi harta bersama secara adil dan Notaris harus memastikan
bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang terhadap sahnya suatu
akta tersebut dipenuhi para penghadap dan juga mengenai asal-usul kepemilikan
harta dari para pihak apakah harta tersebut merupakan harta yang diperoleh
selama perkawinan atau warisan dari orang tua, hibah atau hadiah, hal itu harus
dibuktikan dengan kepemilikan asal-usul harta tersebut. Perbandingan hukum
antara pembagian harta bersama akibat perceraian antara pengadilan dan kantor
Notaris ialah sangat berbeda, karena pelaksanaan pembagian harta bersama yang
dilakukan oleh Pengadilan Agama mendasari dari kompilasi hukum islam, karena
pihak yang melakukan pembagian harta bersama ialah orang yang beragama
islam, Sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan
dihadapan Notaris, berdasarkan keterangan-keterangan para pihak. Kesamaan atau
perbedaan antara pembagian harta bersama ditetapkan oleh Notaris dengan
Putusan Hakim Pengadilan Agama tidak ada perbedaan, tetapi melainkan
kesamaan, karena akta yang dibuat oleh notaris itu memiliki kekuatan hukum
yang pasti dan akta yang dijadikan alat bukti adalah akta oetntik, yang
memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.
Agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan dan tidak merasa dirugikan dalam
pembagian harta bersama. Karena pengadilan menjadikan acuan atau suatu landasan dalam pengambilan putusan agar tidak terjadinya sengketa atau
permasalahan di kemudian hari.
Kata Kunci : Hak Bersama, Pengadilan Agama, Notaris, KUHPerdata

Dosen Pembimbing:	Rodhiyah Dwi Istinah, Siti | nidn0613066101
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 06:02
Last Modified:	24 Oct 2023 06:02
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32381

Actions (login required)

View Item