MAULANA, AJI (2023) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP BATALNYA AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DISEBABKAN KARENA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KABUPATEN TEGAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100106_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100106_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (135kB) | Download (135kB)

Abstract

Semua akta autentik pada dasarnya dimungkinkan timbul sengketa karena
adanya penipuan dalam pembuatannya yang dapat menyebabkan akta autentik
tersebut menjadi batal demi hukum. Penelitian ini mengenai “Implikasi Yuridis
Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Disebabkan Karena
Tindak Pidana Penipuan di Kabupaten Tegal” yang bertujuan untuk menganalisis
implikasi yuridis terhadap batalnya akta jual beli hak atas tanah yang disebabkan
karena tindak pidana penipuan di Kabupaten Tegal dan tanggung jawab PPAT
terhadap akta jual beli hak atas tanah yang batal karena adanya penipuan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan sosiologis.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis batalnya akta jual beli hak
atas tanah yang disebabkan karena tindak pidana penipuan dengan mendasarkan pada
ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut dianggap tidak pernah
ada dan dapat diajukan pembatalan berdasarkan Pasal 1328 jo Pasal 1449 KUH
Perdata. Pihak yang melakukan penipuan harus memberikan ganti kerugian kepada
pihak yang dirugikan dalam hal batalnya akta jual beli dimaksud menimbulkan
kerugian. Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah yang batal
karena adanya penipuan meliputi aspek tanggungjawab profesi berupa sanksi teguran
lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat
hingga pemberhentian dengan tidak hormat; aspek tanggung jawab keperdataan
berupa ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan, aspek tanggung jawab administrasi
berupa paksaan pemerintah (bestuursdwang), penarikan kembali keputusan
(ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), pengenaan denda
administratif; pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom); dan atau aspek
tanggungjawab pidana berupa sanksi pidana.

Kata Kunci : Pembatalan, Akta Jual Beli Tanah, Penipuan

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 06:01
Last Modified:	24 Oct 2023 06:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32380

Actions (login required)

View Item