MUKTI, SUKMA RAKA PRATAMA KARYANA (2023) KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100077_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100077_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (298kB) | Download (298kB)

Abstract

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memberikan
jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak warganya dengan cara
mengamanatkannya dalam peraturan perundang-undangan. Karena tujuan dari
negara hukum adalah memberikan kepastian, menciptakan ketertiban dan
memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Notaris merupakan salah
satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam
mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap golongan
masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Penulis meneliti dengan tujuan untuk
mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris
untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak
mampu, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang
tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.
Untuk mencapai tujuan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum
Yuridis Normatif. Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual
(Conseptual Approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder meliputi kata-kata dan tindakan, serta sumber data tertulis. Sumber
data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan
data dengan cara Studi Pustaka. Metode analisis data menggunakan Penelitian
Deskriptif Analisis yaitu Penelitian yang menggambarkan Peraturan Perundangundangan

yang berlaku dikaitkan dengan Teori-teori Hukum Positif yang
menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, pertama bahwa
Pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum
secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat
(1) UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 ayat
(7) Kode Etik Notaris adalah sesuatu yang memang wajib dilaksanakan, akan
tetapi karena belum adanya aturan baku dari INI selaku organisasi yang menaungi
Notaris se-Indonesia terkait dengan tata cara dan siapa yang dikatakan dapat
menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat
dibebaskan dari biaya. Kesimpulan kedua, akibat hukum bagi Notaris yang tidak
memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu yakni
sanksi. Dari sisi sanksi Administrasi Notaris dapat dijatuhi sanksi berupa: Paksaan
pemerintah (besturssdwang), Penarikan kembali keputusan, Pengenaan denda
administratif, Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). Sedangkan
Sanksi yang dimuat dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN berupa: peringatan lisan,
peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat
dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang dimuat dalam Pasal 6
ayat (1) Kode Etik Notaris sanksi berupa: teguran, peringatan, pemberhentian
sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari
keanggotaan Perkumpulan, dan/atau Pemberhentian dengan tidak hormat dari
keanggotaan Perkumpulan.

Dosen Pembimbing:	Darmadi, Nanang Sri | nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 03:52
Last Modified:	24 Oct 2023 03:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32343

Actions (login required)

View Item