RIWAN, MUHAMMAD HIDAYAT (2023) KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP ANAK DIBAWAH PENGAMPUAN WALI BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor: 187 /Pdt.P/2022/PA Rh). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100050_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100050_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (171kB) | Download (171kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat)
yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga
negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati Hak Milik. Masalah yang
dihadapi dilapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum
pertanahan. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan
pengarahan hukum kepada masyarakat. Jika hak atas tanah tersebut sebagai milik
bersama, maka semua berhak atas tanah tersebut, harus sepakat dan setuju baru
dilakukan transaksi jual belinya. Namun ketika salah satu pemilik hak masih
dibawah umur menjadi permasalahan. Sehingga dalam proses peralihan hak atas
sertipikat tersebut, berupa jual beli tanah dan bangunan, atau keperluan lain,
sering terjadi kendala. Dimana PPAT tidak dibolehkan membuat akta yang mana
salah satu pihak belum cakap hukum. Untuk itu diperlukan penetapan pengadilan
sebagi salah satu syarat dalam pengurusan atas peralihak hak tersebut. Tujuan
penelitian ini yaitu Mengetahui dan menganalisis kedudukan akta PPAT terhadap
anak belum cakap hukum yang dikuasakan kepada wali berdasarkan penetapan
pengadilan dan akibat hukum kedudukan akta PPAT terhadap anak belum cakap
hukum yang dikuasakan kepada wali berdasarkan penetapan pengadilan.
Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivis yang menyatakan bahwa
hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis, sehingga penelitian ini sengat
erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang
bersifat sekunder pada perpustakaan.
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan
bahwa. Kedudukan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Terhadap Anak Dibawah Pengampuan Wali Berdasarkan
Penetapan Pengadilan. Akta PPAT berkedudukan sebagai alat pembuktian yang
berisfat akta otentik, dalam rangka memberikan jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,
mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu. Ini sejalan dengan
teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo. Akibat hukum
Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap
anak dibawah pengampuan wali berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan
dibuatnya akta otentik sebagai alat bukti dalam perbuatan hukum tersebut, maka
para pihak dapat lebih sadar akan akibat perbuatannya sehingga kepentingan yang
bersangkutan mendapat perlindungan hukum yang wajar. Perbuatan hukum yang
mengakibatkan berpindahnya hak dari subyek hukum yang satu ke subyek hukum
lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah
tersebut. Dengan ini PPAT telah sejalan dengan teori bekerjanya hukum yang
dikemukakan oleh William Chamlbliss dan Robert B Saidman.

Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Belum caka hukum, Pengadilan

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 03:47
Last Modified:	24 Oct 2023 03:47
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32339

Actions (login required)

View Item