Raynaldi, Muhammad Ferdyanto (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEBITUR DALAM EKSEKUSI PARATE YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR PREFEREN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100049_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100049_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (116kB) | Download (116kB)

Abstract

Adanya Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, kedudukan perlindungan
debitur dala pelaksanaan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis terhadap
kreditur menjadi lemah, hal ini dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh dbitur ketika kepailitan telah dinyatak berlaku terhadap dirinya. Tesis ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam
eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen di Kota Semarang, untuk
mengetahui dan menganalisis kendala terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam
eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen di Kota Semarang, dan untuk
mengetahui dan menganalisis solusi terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam
eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen.
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam
penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai
suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui beberapa hal yaitu
pelaksanaan kepailitan sebagaimana dimaksudkan Pasal 55dan Pasal 56 UndangUndang

Nomor 37 Tahun 2004 belumlah berkeadilan bagi debitor, mengingat bahwa
kedua pasal tersebut hanya bertitik pangkal pada keberadaan utang dari debitor dan
terkait kedudukan solven atau insolven berdasarkan pandangan kreditor semata. Hal ini
jelas terjadi dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menganut
adanya sistem balance sheet test dimana sebelum dinyatakan pailit maka perlu
dilakukan tes terhadap kondisi debitor apakah benar-benar insolven atau sebenarnya
masih solven. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan hukum kepailitan selama ini
belum berkeadilan bagi debitor adalah faktor hukum yaitu berupa adanya ketentuan
Pasal 55dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak berkeadilan
bagi debitor, faktor pelaksanaan hukum yaitu berupa adanya budaya hakim sebagai
corong undang-undang padahal diketahui bersama bahwa pintu keadilan dalam kasus
kepailitan adalah pada putusan hakim. Solusi terkait perlindungan hukum bagi debitur
dalam eksekusi parate yang dilakukan oleh kreditur preferen adalah perlu kiranya diatur
lebih jelas kembali beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang
meliputi mekanisme yang melihat bahwa sebelum debitor dinyatakan pailit maka perlu
dilakukan tes terhadap kondisi debitor apakah benar-benar insolven atau sebenarnya
masih solven, kemudian terkait jenis benda berharga milik pihak ketiga yang ikut
termasuk dalam benda jaminan debitor, seharusnya termasuk didalamnya sejumlah uang, mengingat uang juga memiliki nilai ekonomis layaknya benda bergerak dan/atau
tanah, dan perlu ditegaskan kembali terkait persoalan pelunasan hutang debitor setelah
debitor telah melunasi utang-utangnya kepada kreditor.

Kata Kunci:

(Debitur,
Kreditur,
Priferen,
Parate)

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Oct 2023 03:46
Last Modified:	24 Oct 2023 03:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32338

Actions (login required)

View Item