SUSILO, DEDY MAHINDRA (2023) KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH STUDI KASUS DI KABUPATEN REMBANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302000118_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302000118_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (166kB) | Download (166kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Camat sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam pembuatan Akta Hibah di
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini dipicu oleh pentingnya
tanah dalam pembangunan perumahan yang meningkat seiring pertumbuhan
penduduk di Indonesia dan pemahaman akan kewenangan negara dalam
mengatur penguasaan tanah. Di Kabupaten Rembang, yang masih didominasi
oleh pedesaan, keberadaan PPATS di tingkat kecamatan dianggap penting
untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan masyarakat dalam pembuatan
Akta Hibah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis praktik
pemberian kewenangan kepada Camat sebagai PPATS dalam pembuatan
Akta Hibah, dengan Kabupaten Rembang sebagai studi kasus.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis
dengan fokus pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Camat sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan Akta Hibah. Penelitian
ini juga melibatkan wawancara dengan narasumber terkait di Kabupaten
Rembang. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data kemudian diolah dengan
teknik editing dan coding untuk pemahaman yang lebih baik. Dengan
menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan memberikan
pemahaman yang lebih dalam tentang peran Camat sebagai PPATS dalam
pembuatan Akta Hibah di Kabupaten Rembang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) memiliki peran penting dalam pendaftaran tanah di Indonesia,
memastikan kepastian hukum, dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Mereka memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik terkait
tindakan hukum terkait tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat di wilayah
kerja mereka. PPAT juga dapat diangkat dari kalangan camat atau kepala
kantor pertanahan dalam situasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Meskipun camat diangkat sebagai PPAT Sementara, mereka
harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam
menjalankan tugas tersebut. Penunjukan camat sebagai PPAT Sementara
bertujuan memudahkan administrasi pertanahan dan memberikan pelayanan
yang efektif kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta hibah dan
peralihan hak tanah.

Kata Kunci : Kewenangan; Camat; Pejabat Pembuat Akta Sementara

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	25 Oct 2023 07:09
Last Modified:	25 Oct 2023 07:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32327

Actions (login required)

View Item