ROZAK, MUHAMMAD ABDUR (2023) IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200081_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200081_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (80kB) | Download (80kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis
implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisis
hambatan dan solusi dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Staff Hukum LBH
Jepara dan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jepara. Dan data sekunder
diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan
teori pemidanaan dan teori penegakan hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Implementasi Pendampingan
Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Jepara adalah masih belum konsisten dengan peraturan yang berlaku.
Pendampingan terhadap korban yang diberikan oleh aparatur hukum masih
memihak kepada masyarakat yang mampu untuk membayar jasa Penasihat
Hukum, hal ini dapat kita kaji dari asas persamaan di muka hukum (equality
before the law) dihubungkan dengan hak-hak korban untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum dan perlakuan yang sama atas diri korban di depan pengadilan.
Untuk peran pendamping terhadap korban tindak pidana pengeroyokan adalah
mendampingi klien, melakukan interupsi pada jalannya persidangan, melakukan
eksepsi atas apa yang disangkakan, menghadirkan saksi yang meringankan.
Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara terdapat situasi yang dilematis
terutama dalam hal penggunaan hak mengajukan keberatan/eksepsi. Jika hak ini
digunakan konsekuensinya adalah sidang perkara tersebut akan lebih lama karena
paling tidak ada penundaan sidang beberapa kali untuk proses eksepsi. Eksepsi
jika diajukan akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah itu akan ada
tanggapan lagi dan seterusnya. Proses ini makan waktu dan sidang yang
seharusnya dilakukan dengan asas seherhana dan cepat menjadi tidak tercapai.
Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan korban tindak pidana
pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah membuat surat
permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan berkas perkara terdakwa.
Ikut memberantas praktek mafia hukum yang ada di tingkat pemeriksaan
pengadilan. Penasihat Hukum membuat eksepsi karena ketidaksesuaian yang ada
dari tingkat penyidikan atau penyelidikan, tingkat penuntutan, sampai pada tingkat
di pengadilan.

Kata kunci : Implementasi, Pendampingan, Tindak Pidana, Pengeroyokan

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Oct 2023 03:59
Last Modified:	23 Oct 2023 03:59
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32225

Actions (login required)

View Item