MAULANA, WAKIT (2023) PERANAN KEPOLISIAN DALAM KONTRA CYBER TERORISM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100211_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100211_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (41kB) | Download (41kB)

Abstract

Sisi lain yang perlu dicermati yaitu adanya kecenderungan dari para ahli yang
menganggap cyber terrorism sebagai kejahatan dunia siber biasa. Anggapan seperti
ini tidak saja menjebak kita untuk bersikap menyederhanakan persoalan melainkan
juga berakibat pada kualitas respon antisipatifnya menjadi lamban dan terkesan tidak
serius. Padahal jika ditilik secara mendalam penggunaan jaringan internet berkorelasi
positif dengan transformasi jaringan teror yang awal keanggotaannya terbatas pada
wilayah tertentu berubah menjadi massal dan berskala global.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) relevansi
kebijakan kriminal Undang-Undang ITE dan Undang-Undang terorisme terhadap
delik cyber terrorism, (2) fungsional Kepolisian dalam penanganan tindak pidana
cyber terrorism, dan (3) upaya efektivitas Kepolisian pencegahan terhadap cyber
terrorism demi menekan pertumbuhan propaganda di masa yang datang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh
pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002, dapat digunakan untuk
menanggulangi jenis tindak pidana Cyberterrorism, sebagai suatu fenomena/bentuk
baru cyber crime. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan yang ada dalam Pasal
27 yang mengakui adanya Electronic Record sebagai alat bukti. (2) Berkaitan dengan
pemerikasaan alat bukti digital dalam proses pemeriksaan pada masa penyidikan
diperlukan ahli teknologi informasi yang bersertifikasi, sehingga penyidik reskrimsus
dapat melibatkan profesional yaitu ahli digital forensik. (3) Untuk mencapai
kefektifan pencegahan terhadap cyber terrorism demi menekan pertumbuhan
propaganda, hukum pidana tidak akan mampu bekerja sendiri karena cyberterrorism
adalah jenis kejahatan yang terkait erat dengan teroris yang menggunakan teknologi
maju sebagai sarana atau sasaran serangan. Maka upaya yang paling rasional dalam
menghadapi varian baru dari kejahatan tersebut adalah mengutamakan pendekatan
teknologi (techno prevention).

Kata Kunci: Kepolisian, Kontra Cyberterorism

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Oct 2023 03:55
Last Modified:	23 Oct 2023 03:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32222

Actions (login required)

View Item